Menko Airlangga Minta Pengusaha Terlibat Langsung Dalam Kegiatan Vaksinasi Covid-19

Foto : istimewa

Pasardana.id - Sebagai bentuk responsibility kepada masyarakat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta para pengusaha untuk terlibat dalam kegiatan vaksinasi Covid-19.

Airlangga mengatakan, program vaksinasi Covid-19 tidak bisa digenjot sendiri oleh pemerintah.

Karena itu, dia mau vaksinasi harus digenjot bersama secara gotong royong sehingga dapat terlaksana di 34 provinsi.

"Diharapkan, banyak pengusaha terlibat sehingga ini menjadi bagian dari social responsibility kepada masyarakat. Karena penanganan Covid-19 harus dikeroyok dan dilakukan secara gotong royong," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (19/8/2021).

Menurutnya, salah satu target dalam upaya penanganan Covid-19 adalah menekan angka kematian.

Vaksinasi, kata dia, menjadi "game changer" dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Airlangga menyebut, tingkat kematian akan lebih rendah bagi masyarakat yang telah mendapat vaksinasi sehingga masih bisa tertolong.

Untuk itu, pihaknya bakal mengejar target 70 persen populasi mendapat vaksin hingga akhir tahun ini.

Untuk melanggengkan rencana tersebut, pemerintah sudah menjadwalkan pengiriman vaksin ke 45 kabupaten/kota yang menjadi wilayah PPKM Level 4 di luar Pulau Jawa-Bali.

"Jumlah vaksin yang akan tiba bulan Agustus sebesar 72 juta ditambah 5,5 juta dosis. (Totalnya sekitar 77,5 juta). Kemenkes telah menyiapkan distribusinya ke seluruh provinsi/kabupaten/kota," ucap dia.

Sementara itu, khusus di luar Jawa Bali, ada 4 pengiriman vaksin Covid-19 ke 45 kabupaten kota dan 4 wilayah di Papua yang terjadwal.

Pengiriman vaksin pertama pada tanggal 9-10 Agustus 2021 sebanyak 10,6 juta. Kemudian pengiriman kedua pada tanggal 12 Agustus sebesar 6 juta dosis setelah vaksin tersebut datang pada tanggal 9 Agustus 2021.

"Lalu rilis Sinovac dan AstraZeneca bilateral ada pengiriman 5,6 juta tanggal 16-17 Agustus 2021. Dan selanjutnya, diharapkan bisa terkirim minggu ketiga bulan agustus sebanyak 34 juta dari total 73 juta yang akan datang di bulan Agustus," kata dia.

Lebih lanjut Airlangga mengatakan, jika percepatan vaksinasi dilakukan dengan meningkatkan target jumlah suntikan per hari.

Pemerintah memberikan target kepada TNI sebanyak 500.000 suntikan, Polri 600.000 suntikan, dan Pemerintah Daerah (Pemda) 1,2 juta suntikan.

"Pemerintah daerah agar tidak menyimpan stok vaksin, dan vaksinasi dosis 2 mendesak untuk segera diberikan," ujarnya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan, bahwa pemerintah telah menyusun kebijakan vaksinasi bagi ibu hamil dengan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) dan juga masukan dari BKKBN, IBI dan POGI.

Vaksinasi bagi ibu hamil tersebut penting dilakukan karena memiliki peningkatan risiko menjadi berat apabila terinfeksi Covid-19, khususnya dengan kondisi medis tertentu. Tingginya risiko tersebut berdampak pada kehamilan dan bayinya.

Vaksinasi ibu hamil tersebut digelar di 10 provinsi di Indonesia dan launching pelaksanaan vaksinasi untuk ibu hamil telah digelar di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (18/8).

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, lanjutnya, dalam pelaksanaan vaksinasi untuk ibu hamil, bidan dikerahkan untuk menjadi vaksinator. Pemilihan bidan sebagai vaksinator juga dikarenakan bidan sudah terlatih dan paham dalam menghadapi ibu hamil," ujar Airlangga.

"BKKBN sudah on board sejak 2 bulan yang lalu. Memang pasukannya banyak dan ini berpotensi menambah kemampuan vaksinasi melalui para bidan. Ini menjadi one stop service BKKBN," pungkasnya.