Pasardana.id - Pemerintah memastikan anggaran kesehatan yang digunakan
pemerintah untuk menangani covid-19 masih mencukupi.
Untuk tahun ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran klaster kesehatan
Rp172,84 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam video conference di Jakarta,
Senin (21/6/2021) mengatakan, saat ini realisasi anggaran klaster kesehatan
adalah Rp39,55 triliun atau 22,9 persen dari pagu hingga 18 Juni 2021.
Realisasi ini mengalami peningkatan sebab sampai dengan kuartal I lalu
anggarannya baru terserap Rp14,91 triliun.
"Kita telah menyiapkan pagu yang cukup, apalagi sekarang kita menghadapi
kenaikan kasus covid sehingga ini bisa digunakan untuk menangani juga
mengantisipasi kenaikan covid kita ke depan," ujarnya.
Lebih lanjut Suahasil menjelaskan, anggaran kesehatan ini digunakan untuk
belanja diagnostik testing dan tracing sekitar Rp250 miliar, therapeutic
antara lain biaya klaim perawatan Rp13,96 triliun dan insentif-santunan tenaga
kesehatan Rp4,22 triliun, serta program vaksinasi Rp9,27 triliun.
Selain itu, ada belanja untuk penelitian dan komunikasi sebesar Rp5 miliar,
BNPB Rp660 miliar, Bantuan iuran JKN Rp260 miliar, insentif perpajakan
kesehatan termasuk PPN dan Bea Masuk Vaksin Rp3,1 triliun, serta penanganan
kesehatan lainnya pada daerah Rp7,81 triliun.
"Kesiapan dari APBN untuk penanganan kesehatan ini, kita memiliki anggaran
yang cukup untuk penanganan covid. Dan tentu perlu dipakai sesuai dengan tata
kelola yang berlaku, tata kelola yang baik," pungkasnya.
