Stok Masih Aman, Bulog Berpeluang Batalkan Impor 1 Juta Ton Beras

Foto : istimewa

Pasardana.id - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) memproyeksikan, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga April 2021 menyentuh angka 1 juta ton.

Hingga 14 Maret tahun ini, stok CBP tercatat 859.877 ton.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengatakan, ketersediaan 1 juta ton beras tersebut akan diperoleh dengan memaksimalkan penyerapan hasil petani dalam panen raya pada Maret hingga April 2021.

"Prinsipnya, kami mengutamakan produksi dalam negeri untuk CBP, walaupun kami mendapatkan tugas impor 1 juta itu belum tentu kami laksanakan karena kami tetap memprioritaskan produksi dalam negeri yang puncaknya Maret-April," katanya pada rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (15/3/2021).

Buwas, sapaan akrab Budi Waseso menjelaskan, secara agregat, per Maret tahun ini stok beras Bulog tercatat 883.585 ton. Angka tersebut terdiri dari CBP 859.877 ton dan beras komersial 23.708 ton.

Stok tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan Bulog.

“Stok cukup untuk penjualan Bulog sebagai Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga atau KPSH dan tanggap bencana sesuai kebutuhan Perum Bulog,” ujarnya.

Saat ini, rata-rata penyerapan gabah setara beras pada pekan kedua Maret tercatat 3.500 ton per hari. Penyerapan ini naik lebih dari dua kali lipat pekan sebelumnya yang berada di angka 1.500 ton per hari.

Karenanya, Bulog menargetkan, CBP pada panen raya sebesar 390.800 ton.

Di sisi lain, Bulog juga akan melakukan impor beras sebesar 1 juta ton untuk memenuhi CBP.

Namun, langkah itu belum menjadi opsi sebab manajemen masih fokus pada pengadaan beras yang bersumber dari petani dalam negeri.

“Kami mendapatkan tugas untuk impor 1 juta ton, itu belum tentu kami laksanakan karena kami tetap memprioritaskan produk dalam negeri," kata dia.

Stok beras saat ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui skema Peluncuran Operasi Pasar dalam Rangka Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga.

Oleh karena itu, ia mengusulkan pemerintah untuk mengevaluasi penugasan yang diberikan kepada Bulog.

Ia menyebut penugasan Bulog menyerap 1-1,5 juta ton CBP per tahunnya tidak akan efektif jika tidak disertai dengan kebijakan penyaluran ke masyarakat.

"Tanpa kebijakan penyaluran yang efektif, maka kebijakan CBP sejumlah tersebut perlu dipertimbangkan kembali, sehingga tidak membebani kinerja Bulog secara finansial maupun operasional," tandasnya.