Pasardana.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memulai agenda
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2020.
Tepatnya, dimulai dengan pada 13 kementerian dan lembaga di Auditoriat
Keuangan Negara (AKN) yang meliputi bidang politik, hukum, dan hak asasi
manusia (HAM).
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Hendra Susanto menyatakan,
adanya pandemi Covid-19 menimbulkan beberapa risiko bagi kementerian/lembaga
(K/L) dalam menyusun laporan keuangan.
Pandemi menimbulkan beberapa risiko bagi K/L dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya termasuk dalam penyusunan laporan keuangan, katanya dalam acara
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga lingkungan Auditorat Keuangan
Negara (AKN) I BPK di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta, Kamis (4/2/2021).
Dia mengatakan, luasnya cakupan audit dan keterbatasan sumber daya pemeriksaan
BPK, maka pemeriksaan berfokus pada akun atau satuan kerja yang berisiko atau
disebut risk based audit.
"Jadi terkait dengan Covid-19 ini ada beberapa risiko, karena penanganan
Covid-19 tidak sama seperti belanja-belanja yang normal, ini karena ada
bencana maka ada satu ketidaknormalan di dalam tata kelolanya," tambahnya.
Dia juga menyebutkan, terdapat lima risiko yang dihadapi K/L dalam menyusun
laporan keuangan di tengah krisis pandemi, yaitu; strategis, moral hazard
dan kecurangan, operasional, kepatuhan, serta penyajian.
Dia menjelaskan, risiko strategis merupakan risiko tujuan kebijakan
penanggulangan pandemi COVID-19 yang tidak tercapai secara efektif dan
efisien.
Kemudian risiko moral hazard dan kecurangan atau fraud merupakan risiko
penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dalam melaksanakan kebijakan yang dapat
merugikan keuangan negara.
Ini seperti yang terjadi di Kementerian Sosial. Ini adalah contoh moral
hazard dan kecurangan, ujarnya.
Selanjutnya, risiko operasional yaitu risiko terkendalanya pelaksanaan di
lapangan karena kompleksitas kegiatan, rentan kendali yang luas, koordinasi
pusat dan daerah, validitas data dan banyaknya peraturan baru yang harus
diterapkan dalam waktu cepat.
"Risiko ini sudah kita sampaikan sebelum-sebelumnya kepada entitas yang
menjadi klien kita untuk kita periksa," tegas Hendra.
Menurut catatan BPK, adapun tujuan utama pemeriksaan laporan keuangan adalah
untuk memberikan opini.
"Opini adalah pendapat profesional pemeriksa atas kewajaran informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan," ujarnya.
Sementara itu, pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)
akan dimulai sejak Januari sampai April 2021.
Pada pemeriksaan itu dilakukan pengumpulan data dan informasi serta dokumen
yang berkaitan dengan laporan keuangan. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian
ke satker di daerah, tandasnya.
