Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Pertamina Impor 7,2 Juta Metrik Ton LPG

Foto : istimewa

Pasardana.id - PT Pertamina (Persero) pada tahun ini akan mengimpor 7,2 juta metrik ton LPG.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan lebih dari satu juta metrik ton dari 2020.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menyebutkan, peningkatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri yang diperkirakan meningkat di tahun ini.

"Pada tahun lalu, kami mengimpor LPG sebesar 6,2 juta metrik ton. Sedangkan di 2019 kami mengimpor 5,8 juta metrik ton," ujar Nicke di Komisi VII DPR RI, Selasa (9/2/2021).

Lebih lanjut Nicke menjelaskan, selama ini, Pertamina masih banyak melakukan impor LPG karena produksi dalam negeri masih berkisar 995 ribu metrik ton dari kilang domestik dan 1 juta metrik ton dari kilang Pertamina. Namun, produksi dalam negeri ini lebih baik daripada tahun lalu.

Sepanjang 2020, produksi LPG di kilang Pertamina sebesar 912 ribu metrik ton, naik dari posisi 2019 yang sebesar 889 ribu metrik ton.

"Sedangkan dari kilang domestik lainnya pada tahun lalu memproduksi 929 ribu metrik ton," ujar Nicke.

Direktur Pertamina Trading dan Komersialisasi, Mas'ud Khamid menjelaskan, dari sisi konsumsi sendiri untuk LPG subsidi memang mengalami kenaikan dari semula di tahun lalu sebesar 7,14 juta metrik ton naik menjadi 7,5 metrik ton.

"LPG Subidi ini terus meningkat dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan juga target penerima PSO. Jadi tiap tahun ada pertumbuhan 4,5 sampai 5 persen. 2021 ini, terjadi kenaikan 5 persen dari 7,14 menjadi 7,5 juta metrik ton," ujar Mas'ud di kesempatan yang sama.

Sedangkan untuk penjualan LPG non-PSO, pertamina mentargetkan bisa menjual sebesar 1,6 juta metrik ton.

Mas'ud berharap, masyarakat bisa beralih dari penggunaan LPG bersubdsidi ke LPG nonsubsidi agar bisa meringankan beban subsidi APBN.

Mas'ud juga mengatakan, meningkatnya alokasi subsidi LPG salah satunya dikarenakan tidak adanya regulasi yang memuat soal kriteria penerima elpiji bersubsidi ini.

Pertamina selaku penyalur hanya bisa menjalankan penugasan dari Pemerintah.

"Pertama, regulasi yang ada selama ini belum ada penegasan kriteria konsumen penerima. Segmen rumah tangga dan UMKM. Besarannya juga yang bisa diterima. Program LPG ini bermula dari konversi minyak tanah ke LPG, ini jadi semua dapat konversi ini," pungkas Mas'ud.