Menko Airlangga Sebut Penerapan PSBB Ketat Diberlakukan di DKI dan 23 Kabupaten/Kota

Foto : istimewa

Pasardana.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, bahwa kebijakan terbaru pemerintah terkait upaya pengendalian Covid-19 melalui pengaturan kembali pemberlakuan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) mulai 11-25 Januari 2021 akan berlaku di DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di enam provinsi yang masuk wilayah beresiko tinggi penyebaran Covid-19.

"Pemerintah akan terus memantau pelaksanaan pemberlakuan PSBB  ini dengan melakukan evaluasi dan monitoring secara intensif," kata Airlangga yang juga Ketua KPC-PEN Airlangga Hartarto, Rabu (6/1/2021).

Dia menjelaskan, penerapan PSBB ini akan dilakukan di DKI Jakarta, kemudian di ibukota provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan dengan ibukota provinsi yang beresiko tinggi.

Yakni DKI Jakarta, yang meliputi seluruh wilayah DKI. Kemudian, di Jawa Barat dengan prioritas Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan juga wilayah Bandung Raya. 

Selanjutnya untuk wilayah Banten, meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.

Selanjutnya di Jawa Tengah dengan prioritas Semarang  Raya, Banyumas Raya, Kota Surakarta dan sekitarnya.

Selain itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan prioritas Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo.

Berikutnya di Jawa Timur dengan prioritas Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang. Kemudian di Provinsi Bali dengan prioritas Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Menurut Airlangga, penerapan PSBB dilakukan karena wilayah tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yakni tingkat kematian dan tingkat kasus aktif yang masing-masing diatas rata-rata nasional.

Kemudian tingkat kesembuhan dibawah rata-rata nasional dan tingkat keterisian rumah sakit untuk ICU dan isolasi diatas 70 persen.

"Mendagri akan buat edaran ke Pimpinan Daerah. Dan sudah disampaikan oleh Presiden ke Gubernur seluruh Indonesia," ujar Airlangga.

Sementara itu, pembatasan yang diperketat, antara lain membatasi tempat kerja atau kegiatan perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) menjadi 75 persen.

Kemudian, kegiatan belajar mengajar masih akan daring. Selain itu, untuk kegiatan sektor esensial khusus kebutuhan pokok masih akan beroperasi 100% namun dengan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Selanjutnya, mengatur pembatasan jam buka pusat perbelanjaan alias mal sampai jam 19.00 WIB. Untuk restoran 25% dan pemesanan makanan harus take away dan delivery bisa tetap buka.

Adapun pembatasan lainnya, yakni jam operasional pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 19.00 WIB, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Untuk kegiatan di tempat atau rumah ibadah dibatasi 50%. Fasilitas umum ditutup sementara dan moda transportasi diatur lebih jauh.

"Penerapan pembatasan dilakukan di Jawa-Bali karena seluruh propinsi tersebut memenuhi empat parameter yang ditetapkan," tandas Airlangga.