Pengusaha Minta Pemprov DKI Terapkan PSBB Dengan Tegas

Foto : istimewa

Pasardana.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah diberikan izin untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).

Dalam pelaksanaan PSBB tersebut, aktivitas bisnis atau perkantoran selain layanan public, seperti penyediaan pangan, bahan bakar minyak (BBM), dan lain-lain wajib diliburkan.

Oleh sebab itu, beberapa sektor bisnis di Jakarta akan terkena dampak PSBB. 

Menyikapi hal tersebut, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani meminta Pemprov DKI Jakarta dapat menerapkan PSBB secara tegas.

Pasalnya, efektivitas PSBB ini ada di tangan Pemprov DKI atau Gubernur Anies Baswedan selaku pemangku jabatan.

"Kalau dulu kan sifatnya hanya imbauan. Yang kita harapkan ini dilakukan secara tegas dan baik. Kita dunia usaha sejak ini diimbau, kita juga sudah melakukannya. Jadi dampaknya ke dunia usaha memang terjadi penurunan demand, supply, dan produksi. Ya kita tahulah skala prioritasnya kesehatan dan keselamatan penduduk," kata Rosan, Selasa (7/4/2020). 

Menurut Rosan, penanganan virus Corona ini harus dilakukan dengan cepat, salah satunya penerapan PSBB dengan baik.

"Ya, karena kuncinya di situ, jadi selama itu tidak dilakukan, selama itu corona virus itu makin lama, selama itu juga ekonomi kita makin turun dan makin parah," tegas Rosan.

Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang. Dalam keterangannya, Selasa (7/4/2020), dirinya mendukung penuh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta jika memang hal tersebut sesuatu yang penting dilakukan dalam upaya mematikan mata rantai penyebaran virus covi 19 sehingga cepat berlalu.

Namun, dalam penerapan PSBB dia mengharapkan beberapa hal. Antara lain, Pemerintah diminta memberikan edukasi dan pengertian kepada masyarakat, agar makna dan tujuan PSBB ini tidak salah persepsi dan menimbukan kekhawatiran.

"Sejauh itu untuk mempercepat berakhirnya covid ini akan kita dukung penuh, karena kita ingin situasi ini cepat berlalu sehingga tidak mengganggu aktivitas bisnis dunia usaha," ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, perlu diberikan batasan-batasan serta mana yang bisa dan mana yang tidak secara jelas dan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat Jakarta.

Selain itu, selama pemberlakuan PSBB ini, pemerintah harus menjamin jalur logistik pokok pangan dari daerah ke Jakarta normal dan lancer, tidak terkenda di lapangan.

"Terlebih menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 2020 konsumsi dan kebutuhan pokok pangan semakin meningkat," tandasnya.