Menkes Ajukan Dana Senilai Rp20,9 Triliun Untuk Pengadaan Vaksin Sinovac

Foto : istimewa

Pasardana.id - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa dirinya telah mengajukan anggaran untuk pengadaan vaksin Sinovac asal China.

Adapun total anggaran yang diusulkannya kepada Kementerian Keuangan sebanyak Rp20,9 triliun.

"Anggarannya sudah ada, kami masukkan, tapi itu baru sekitar Rp20,9 triliun. Usulan anggaran baru ini hanya untuk Sinovac saja, karena memang yang lainnya waktu itu angkanya belum sempat masuk dari Bio Farma," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).

Secara keseluruhan, Kemenkeu telah memberikan perkiraan anggaran program vaksinasi corona yakni sebesar Rp 66 triliun hingga Rp 75 triliun.

Anggaran program vaksinasi corona atau Covid-19 ini bisa naik atau turun, tergantung pada jatah vaksin corona gratis dari Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) COVAX Facility untuk Indonesia.

Harapan Menkes Budi Gunadi, Indonesia bisa mendapatkan jatah vaksin corona 19 gratis secara maksimal dari GAVI. Adapun prediksi atas bagian atau jatah Indonesia dari GAVI sekitar 54 juta - 108 juta dosis vaksin corona.

Sekadar informasi, Menkes Budi pernah menuturkan, bahwa Indonesia akan mendapatkan jatah sekitar 54 juta - 108 juta dosis vaksin covid-19. Harapannya, jatah vaksin gratis dari GAVI bisa maksimal, terlebih setelah Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi terpilih sebagai Co-Chair Covax AMC Engagement Group yang diinisiasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tersebut.

"Itu sebabnya, kami memaksa memasukkan Bu Retno di Co-Chair GAVI dan sudah berhasil masuk, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan sebanyak mungkin vaksin gratis dari GAVI ini," jelasnya.

Sebelumnya, Rabu (13/1) lalu, Menkes Budi mengaku belum menerima anggaran vaksin corona dari Kemenkeu, meski Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah menyetujui perkiraan besaran alokasi anggaran pengadaan vaksin Covid-19.

Menurut Menkes Budi, Sri Mulyani masih mempertimbangkan sumber dana tersebut. 

"Anggaran ini memang belum masuk, sudah ada diskusi dari kami dengan Kemenkeu sudah ada angka dasarnya. Tapi, sedang dibicarakan masuknya dari mana, apakah masuk lewat dana PEN (Program Pemulihan Ekonomi), BA-BUN (Bagian Anggaran Bendara Umum Negara), atau revisi anggaran," kata Budi, di DPR kemarin.