Pasardana.id - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan,
rencana pemindahan ibu kota negara akan tetap berjalan meski ada wabah virus
Corona (Covid-19).
"Terus berjalan, tetap sesuai jadwal," kata Sekretaris Kementerian
PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Himawan Hariyoga Djojokusumo setelah rapat
koordinasi RKP 2021 di Jakarta, Rabu, (4/3/2020).
Ia optimistis, rencana pemindahan itu sesuai jadwal karena sudah disusun
matang. Saat ini, lanjut Himawan, prosesnya sudah dalam tahap penyelesaian
regulasi yakni Keputusan Presiden (Kepres) dan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Ibu Kota Negara.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, draf Rancangan Undang-Undang
(RUU) Ibu Kota yang baru akan disampaikan ke DPR setelah reses.
Reses DPR direncanakan mulai pada Jumat, 28 Februari 2020 hingga dua pekan
setelahnya.
Apabila payung hukum sudah rampung, maka ditargetkan ground breaking
pembangunan ibu kota negara yang baru bisa dilakukan akhir tahun ini.
Pemeritah menargetkan tahun 2024 nanti, ibu kota negara Indonesia sudah pindah
ke ibu kota baru yang terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan
di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Diperkirakan biaya pembangunan ibu kota baru itu mencapai Rp 466 triliun,
yakni 19 persen diantaranya berasal dari APBN dan sisanya akan berasal dari
KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta investasi langsung
swasta dan BUMN.
Adapun kontur lokasi ibu kota baru berbukit-bukit, karena merupakan bekas
hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare ditambah dengan kawasan
cadangan sehingga totalnya mencapai 410 ribu hektar dengan kawasan inti seluas
56 ribu hektare.
Nantinya, ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster yaitu klaster
pemerintahan seluas 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan serta
klaster riset dan teknologi.
