Sri Mulyani Harap World Bank dan IMF Bisa Bantu Pembiayaan Negara Berkembang

Pasardana.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengikuti rangkaian sidang tahunan World Bank (WB) dan International Monetary Fund (IMF) yang sudah terselenggara sejak 5 Oktober 2020.

Beberapa kegiatan yang diikuti oleh Menkeu antara lain G24 Ministers and Governors Meeting, CNBC Debates on the Global Economy, dan International Monetary Fund Connect-Early Warning Exercise (IMFC-EWE).

Pada seluruh pertemuan, Menkeu senantiasa menekankan pentingnya kesetaraan akses vaksin antara negara maju dan negara berkembang, serta optimalisasi bauran kebijakan fiskal, makroprudensial, dan moneter.

“WBG dan IMF diharapkan dapat membantu negara berkembang dan emerging dengan financing, knowledge sharing dan convening power yang dimiliki. Negara berkembang dan emerging dapat mengoptimalkan kebijakan fiskal, makroprudensial dan moneter untuk menghadapi krisis pandemi. Untuk itu, WBG dan IMF dapat membantu dengan memberi sinyal positif kepada pasar, khususnya rating agencies dan investor bahwa kebijakan one-off burden sharing yang prudent dapat dilakukan dengan aman,” ujar Menkeu, Selasa (20/10/2020).

Menkeu juga mengharapkan, agar tingkat bunga di negara berkembang dan emerging dapat lebih murah agar negara miskin tidak dibebani dengan bunga lebih tinggi.

Lebih lanjut, untuk mendukung pemulihan hijau dan inklusif, pasar diharapkan mengapresiasi penerbitan obligasi hijau atau green bond, misalnya dengan cara mengakomodir tingkat imbal hasil atau yield yang lebih rendah.

Dalam Ministerial Conclave: Investing in Human Capital in the Time of Covid-19 (terselenggara 8 Oktober 2020), para pemimpin global membahas strategi mobilisasi pendanaan dan investasi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam merespons dampak Covid-19.

Menkeu menyampaikan, bahwa Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan SDM di tengah kondisi yang luar biasa saat ini.

“Investasi dalam human capital adalah kunci pertumbuhan ekonomi. Sejak awal terjadinya pandemi, Pemerintah Indonesia fokus dalam memberikan perlindungan terhadap manusia dengan meningkatkan anggaran, melebarkan defisit fiskal, dan memprioritaskan belanja kebutuhan darurat,” kata Menkeu.

Selain perlindungan kesehatan dan sosial, di saat bersamaan, pemerintah juga terus melakukan reformasi.