Pasardana.id - Sebagai upaya untuk menjaga dan memperkuat patroli
Perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap
menganggarkan dana khusus untuk Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh
Prabowo Subianto.
Anggaran khusus ini, nantinya akan digunakan untuk membeli kapal jenis
pelayaran samudera (ocean going vessel).
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menerangkan,
pihaknya akan mengecek alokasi anggaran khusus untuk pertahanan dan peralatan
perang.
"Nanti kami lihat kebutuhan. Ini kan baru awal tahun. Pagu Kementerian
Pertahanan kan banyak, kalau kurang atau tidak cukup untuk beli kapan ocean
going bisa ditambah dari Kementerian Keuangan," ujar Askolani di Jakarta,
Selasa (7/1/2020).
Askolani juga menjelaskan, dalam anggaran khusus ini tidak perlu adanya skema
perubahan anggaran negara menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Perubahan (APBNP). Menurutnya, dana ini bisa langsung digelontorkan dari kas
cadangan.
Sebagai informasi, masalah Natuna saat ini menjadi polemik karena banyak
masuknya kapal asing, terutama dari China yang masuk tanpa ijin dan mencuri
kekayaan alam di Natuna.
Hubungan China-Indonesia memanas menyusul pelanggaran kedaulatan yang
dilakukan oleh kapal nelayan dan kapal Coast Guard China (CCG) di perairan
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Laut Natuna.
China mengklaim, bahwa perairan Natuna, Kepulauan Riau, masuk dalam Nine Dash
Line atau sembilan garis putus-putus.
Indonesia pun menolak argumen China dan menegaskan bahwa Kepulauan Natuna
milik Indonesia sesuai keputusan United Nation Convention of the Law of the
Sea (UNCLOS) 1982 atau Hukum Laut Internasional yang disahkan PBB pada 1982.
