Menteri Sri Mulyani Dukung Belanja Alutsista Dilakukan Secara Efektif dan Efisien

Foto : istimewa

Pasardana.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, siap mendukung Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dalam memodernisasi alat utama sistem pertahanan (alusista) Indonesia.

Meski demikian, Sri Mulyani menekankan agar pengadaan alutsista harus dilakukan secara efektif dan efisien.

"Kemenhan anggarannya berasal dari rupiah murni yang diambil dari pajak, pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Banyak peralatan militer kita dibeli dari luar negeri," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (27/1/2020).

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menekankan, pembelian alutsista diputuskan dan digunakan secara cermat dan efektif, terutama bila sumber dana pembelian dari pinjaman luar negeri.

Pasalnya, untuk memenuhi kebutuhan strategisnya dalam menjaga keamanan republik, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendapatkan alokasi anggaran APBN terbesar tahun 2020, yaitu sebesar Rp131 triliun.

Angka ini meningkat dari anggaran tahun lalu yang sebesar Rp110 triliun.

“Pinjaman dalam negeri masih relatif tidak bermasalah, yang sering bermasalah adalah pinjaman luar negeri," paparnya.

Disampaikan Sri Mulyani, banyak alutsista dibeli dari berbagai macam negara dan ini membutuhkan suatu pemikiran dan keputusan bersama yang strategis dari Kemenhan dan Panglima, serta Kepala Staf.

Menurutnya, pengadaan alutsista perlu dibicarakan secara matang dan memberikan kepastian, sebab ketika ada pergantian pejabat tidak mengganggu proses yang sudah dilakukan sebelumnya.

"Itu mau seperti apa komposisi, sumbernya, asalnya. Itu adalah keputusan strategis di institusi ini. Kami akan ikut mendukungnya apapun yang menjadi keputusan Bapak dan Ibu sekalian,” jelasnya.

Karena itu, Sri Mulyani menjelaskan, bahwa Menteri Pertahanan dan Panglima TNI perlu duduk bersama agar belanja alutsista dapat lebih efisien dan memberikan kepastian.

Dirinya juga mengingatkan, jangan sampai karena ada pergantian pejabat tinggi Kemenhan atau TNI, lalu peralatan yang sudah direncankan akan dibeli diganti lagi.

Padahal anggarannya sudah disediakan dan prosesnya harus dimulai lagi dari awal.

"Kelemahan lainnya adalah ketidakmampuan di dalam mengeksekusi belanja secara tepat waktu, tepat kualitas dan konsisten," jelasnya.