Pidato Presiden : Kabinet Kerja Akan Fokus Pada Pemerataan Ekonomi Yang Berkeadilan

Pasardana.id - Presiden Joko Widodo menegaskan, pada tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja, bakal lebih fokus melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok Tanah Air.

“Rakyat di Aceh harus bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sanitasi dan air bersih maupun pelayanan transportasi, sama baiknya dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya yang lain di seluruh pelosok negeri. Kita ingin rakyat di perbatasan Papua, bisa memiliki rasa bangga pada Tanah Airnya, karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik," jelas Presiden Joko Widodo, di depan Sidang Tahunan MPRI RI Tahun 2017 di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Pemerintah, jelas Presiden, menginginkan rakyat-rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan, dan kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, menikmati buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saya yakin, hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, kita akan semakin bersatu. Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia," tegas Presiden Jokowi.

Lebih lanjut diungkapkan, keinginan pemerintah agar masyarakat Papua di pegunungan bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan saudaranya di wilayah lain Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga menginginkan agar masyarakat Pulau Miangas merasakan kehadiran NKRI melalui program seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, serta masyarakat di Pulau Rote bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, lancarnya konektivitas dan turunnya biaya logistik. 

“Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global. Tidak ada yang merasa menjadi warga negara kelas dua, warga negara kelas tiga. Karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia. Semuanya, setara mendapatkan manfaat dari pembangunan," paparnya.

Ditambahkan, pemerintah juga mengajak masyarakat terus memperkuat konsensus kebangsaan untuk menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.