Bappenas Alokasikan Rp7 Miliar untuk Kajian Komprehensif Pemindahan Ibukota

Pasardana.id - Wacana pemindahan Ibukota negara terus bergulir. Bahkan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas serius untuk mengkaji kebijakan pemindahan Ibu Kota negara Republik Indonesia ke pulau Kalimantan.  

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, pihaknya mengalokasikan anggaran Rp7 miliar, di antaranya untuk membuat kajian komprehensif mengenai pemindahan ibu kota.

“Kita sudah kirim surat, direspons atau belum nanti saja kita lihat. Pokoknya kajian tetap jalan, akan lebih baik kalau ada tambahan anggaran," kata Bambang di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Sebelumnya, Bappenas sendiri telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp26 miliar pada pagu belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017.

Meski demikian, Bambang menegaskan bahwa, pemindahan pusat administrasi pemerintahan dari Jakarta ke sebuah daerah/wilayah, memerlukan waktu yang cukup lama, hal itu dikarenakan oleh proses prosedural di dalam pemerintahan.

“Untuk persiapan-persiapan pemindahan ini butuh waktu lama ini malah bisa empat hingga lima tahun," ungkapnya.

Ditambahkan, lahan yang luas dan merupakan tanah negara itu banyak berada di luar Jawa. Wilayah-wilayah inilah yang nantinya akan masuk dalam kajian Bappenas, khususnya mengenai lokasi baru pusat administrasi pemerintahan.

“Kami prioritaskan yang negara sudah memiliki kepemilikan pasti terhadap areal tanah tersebut. Sehingga, tidak ada lagi biaya pembebasan lahan. Kalau bisa nol," jelas Bambang.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo menyatakan, bila perpindahan ibu kota ini terjadi, tentu akan berdampak positif yaitu pemerataan daerah luar Pulau Jawa.

Meski demikian, diakuinya, pemindahan ibu kota memang memberi dampak yang beragam.

Ia mengkhawatirkan, dengan bergulirnya isu ini penguasaan lahan oleh para makelar tanah pun akan merajalela.

“Ini wacana sudah lama, sudah jaman Soekarno mau dipindah-pindah tidak jadi, juga pada jaman SBY mau dipindah ke Jonggol. Nah, ketika Jonggol mau dijadikan ibu kota semua tanah di Jonggol dibeli makelar tanah, sehingga harga tanah mahal. Kondisi yang sama jangan sampai terulang lagi," jelas Agus.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, terdapat beberapa daerah yang sedang dikaji mendalam terkait wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia.

“Ada 3 tempat memang, 3 provinsi yang masuk dalam kajian itu," ucap Jokowi.

Sayangnya, Presiden belum bersedia memberitahukan provinsi mana yang sedang dikaji itu. Hal ini untuk meminimalisasi harga tanah yang dapat melambung tinggi akibat aksi para spekulan.