Bappenas Ingin Data Dukcapil Jadi Acuan Distribusi Bansos

Foto : istimewa

Pasardana.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa menegaskan tentang pentingnya data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Menurut Suharso, data yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) ini akan sangat penting untuk kebutuhan data pemerintah.

Bagaimana tidak, akurasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) masih menjadi kendala yang dihadapi Pemerintah. Karena itu, Suharso menilai, pembagian bantuan seharusnya dilakukan berbasis data dinas Dukcapil.

"Sebenarnya, kita sudah punya data baik sekali, misalnya yang dipakai di Pemilihan Umum, itu adalah data Dukcapil. Ini saya kira penting yang menjadi dasar bagi kita semua dalam produksi data berikutnya," ungkap Suharso dalam sebuah forum virtual, Rabu (10/6/2020).

Menurutnya, data Dukcapil bisa menjadi informasi induk dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan dalam pembagian bansos.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam data Dukcapil juga dapat menunjukkan profil setiap penduduk, seperti pendidikan hingga status pekerjaan seseorang jika sudah tersinkronisasi dengan data institusi lain.

“Mestinya data Dukcapil jadi basis data untuk penduduk Indonesia. Data tersebut tinggal mempertautkan profil penduduk di mana pun dia berada," kata dia.

Lebih lanjut Suharso menegaskan, agar instansi pemerintah jangan terlalu banyak memperbanyak pusat data. Soal data perorangan masyarakat cukup melihat dari data Dukcapil.

"Maka saya ajak kita semua dalam proses ke depan itu untuk tidak lagi jangan lagi memperbanyak data center, cukup lah jadi wali data tertentu tapi basis datanya itu jelas, kalau dikejar perorangan NIK-nya ada," jelas Suharso.

Dari data Dukcapil, lanjutnya, pemerintah bisa membuat data spasial soal kependudukan. Salah satunya dalam membuat kategorisasi penduduk, mulai dari kategori pendapatan hingga jenjang pendidikannya.

"Contoh misalnya, kalau kita kembangkan sebuah data spasial yang kemudian data terpadu di desa, maka di desa saja kita bisa tahu mana yang belum punya dan punya NIK. Lalu kita bisa buat kategorisasi, itu keluarga harapan atau bukan, berapa yang bekerja dan nggak bekerja di satu rumah, lalu dia jadi apa, dan pendidikannya sampai mana SMP, SMA, atau universitas kah," kata Suharso.

Oleh karena itu, Suharso meminta pemerintah daerah aktif melakukan verifikasi dan validasi data sesuai standar yang berlaku.

Dia juga berharap, data yang diambil oleh setiap pihak dapat dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. 

"Termasuk pendataan yang dilakukan puskesmas, sekolah, aktivitas ekonomi lainnya, Semuanya dibuat secara terbuka," ujar dia.