Pasardana.id - Aturan main untuk layanan keuangan berbasis teknologi
(financial technology /fintech) yang bermain dalam segmen peer to peer
lending (P2P) masih sulit diterapkan.
Hal ini diakui Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), Tuahta Aloysius Saragih dalam seminar fintech, di Jakarta, Senin
(19/9/2016).
"Tapi yang tidak bisa diatur adalah P2P lending. Karena kontraknya bukan
perdata. Ini yang masih jadi abu-abu," ujarnya.
Dijelaskan, pada prinsipnya pengawasan fintech oleh OJK akan dikembalikan
sesuai dengan masing-masing sektornya. Jika perusahaan fintech tersebut
dibentuk oleh perbankan, maka pengawasan akan dilakukan oleh OJK yang
mengawasi sektor perbankan.
Begitu pula dengan perusahaan fintech yang menawarkan produk atau layanan
pasar modal dan asuransi maka pengawasannya akan diserahkan ke OJK yang
mengawasi sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).
Lebih lanjut dikatakan, nantinya OJK akan mewajibkan perusahaan fintech untuk
memiliki bank kustodian pengelola dananya.
Aturan tersebut berlaku khusus bagi fintech yang melakukan bisnis pinjam-
meminjam peer to peer lending (P2P) dan bakal tertuang dalam beleid yang
saat ini sedang diracik OJK.
Peneliti Eksekutif Senior OJK, Hendrikus Pasagi menambahkan, salah satu hal
yang menjadi perhatian utama regulator pada platform P2P lending, yakni
perlindungan dan keamanan dana konsumen.
Tanpa bank kustodian, lanjut dia, yang menjadi kekhawatiran adalah, pelaku
fintech platform P2P dapat menyalahgunakan dana, seperti pada kasus Ponzi
Game, mengeluarkan pinjaman palsu, serta bentuk penipuan lainnya.
Keberadaan bank custodian, menurutnya, dapat meminimalisir kekhawatiran ini
karena dapat memastikan bahwa dana pemberi pinjaman tidak disalahgunakan oleh
pengelola portal.
"Jangan sampai dana yang sudah disetor nasabah malah kabur dibawa lari dengan
mudah begitu saja," tandas Hendrikus.
