Ini Asumsi Makro Yang Disampaikan Presiden di Parlemen

Pasardana.id - Pemerintah mengusulkan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar 5,3 persen serta asumsi laju inflasi 4,0 persen, nilai tukar rupiah Rp13.300 per dolar AS dan harga minyak mentah Indonesia 45 dolar AS per barel.

Pemerintah juga menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2017 sebesar Rp1.737,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan senilai Rp1.495,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp240,4 triliun.

Adapun belanja negara dalam RAPBN 2017 dialokasikan sebesar Rp2.070,5 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.310,4 triliun, dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp760 triliun.

Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pidato Nota Keuangan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

"Kebijakan fiskal pada 2017 masih bersifat ekspansif yang terarah untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan defisit anggaran RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp332,8 triliun atau 2,41 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto)," kata Presiden Jokowi.

Meskipun demikian, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar pemerintah harus bekerja keras menghadapi ketidakpastian yang bersumber dari perlambatan ekonomi di berbagai negara berkembang, serta prospek pemulihan ekonomi negara-negara maju yang belum sesuai harapan. 

"Namun demikian, dampak positif dari implementasi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi I sampai dengan XII diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia, khususnya melalui keberlanjutan pembangunan infrastruktur," jelas dia.

Ditambahkan, penetapan asumsi ekonomi makro dilakukan dengan memperhitungkan seluruh dinamika yang ada dan tantangan yang dihadapi.

"Prospek perekonomian global diperkirakan akan membaik. Meskipun, kita harus bekerja keras menghadapi ketidakpastian yang bersumber dari perlambatan ekonomi di berbagai negara berkembang, serta prospek pemulihan ekonomi negara-negara maju yang belum sesuai harapan," kata Presiden.

Presiden juga menekankan, dampak positif dari penerapan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi I sampai XII diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia, khususnya melalui keberlanjutan pembangunan infrastruktur.