Pasardana.id - Nilai tukar rupiah mendapat tekanan akibat meningkatnya ekspektasi pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), kekhawatiran inflasi global, serta ketidakpastian outlook fiskal.
Kondisi tersebut mendorong imbal hasil (yield) US Treasury 10 tahun naik hingga 5,11 persen, level tertinggi sejak 2007.
Dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026), Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI), Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi ketidakpastian konflik Timur Tengah yang memicu kekhawatiran terhadap pasokan minyak dunia.
Harga minyak Brent pun kembali menembus di atas US$100 per barel.
Dari dalam negeri, tekanan rupiah berasal dari meningkatnya kebutuhan valuta asing (valas) oleh importir menjelang akhir kuartal III 2026 serta arus keluar portofolio dari aset negara berkembang (emerging markets).
Meski demikian, pergerakan rupiah secara umum masih sejalan dengan mata uang kawasan dan tercatat menguat 0,46% secara quarter-to-date (qtd).
Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI terus melakukan intervensi di pasar melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
BI juga memperkuat strategi operasi moneter yang pro-market untuk mengelola struktur suku bunga pasar uang.
Selain itu, insentif Swap dan DNDF lindung nilai ditingkatkan, sementara transaksi underlying diperluas mencakup arus masuk modal portofolio, pinjaman luar negeri oleh bank, dan foreign direct investment (FDI).
Di tengah tekanan eksternal tersebut, cadangan devisa Indonesia meningkat menjadi US$146,5 miliar pada akhir Agustus 2026.
BI menyatakan koordinasi dan komunikasi dengan korporasi serta pelaku pasar akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas nilai tukar dan memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik.
