Purbaya Minta Pegawai DJP Bekerja Lebih Keras Lagi

Pasardana.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kalau kenaikan penerimaan negara dari pajak memang belum ideal seperti yang diperkirakan banyak orang.

Oleh karena itu, dirinya bakal meminta para pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk bekerja lebih keras dalam mengumpulkan pajak dari masyarakat (tax collection).

"Jadi ada juga nih orang pajak disuruh kerja lebih keras Pak supaya tax collection-nya meningkat," ujarnya.

Saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yag disiarkan secara virtual, Bendahara Negara menyebut bahwa kenaikan tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan.

"Cuma kita lakukan ekstensifikasi dan kita lakukan disiplin yang lebih ketat di pengumpulan pajak," jelasnya.

Purbaya pun mengungkap persentase yang ditampilkan, semua kategori Pendapatan Negara di semester pertama 2026 ini memang mengalami pertumbuhan secara tahunan atau year on year (yoy).

Misalnya, penerimaan pajak yang mencapai angka Rp 1.187,8 triliun atau meningkat 24,6 persen yoy dibanding Rp 831,3 triliun pada 2025.

Kepabeanan dan Cukai dengan realisasi Rp 152,0 triliun atau meningkat 3,4 persen yoy dibandingkan Rp 147,0 triliun di semester awal 2025.

Ada juga realisasi PNBP juga meningkat Rp 271,0 triliun atau tumbuh 21,6 persen yoy dibandingkan Rp 222,9 triliun di 2025.

Penerimaan Hibah pun naik Rp 700 miliar atau 10,2 persen yoy dari Rp 600 miliar di tahun lalu.

Menkeu Purbaya kemudian menerangkan, kalau realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp 1.459 triliun di semester pertama 2026.

Angka ini setara 46,3 persen dari outlook APBN dan tumbuh 21,4 persen secara tahunan (yoy).

Pendapatan Negara itu terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.187,8 triliun yang mencakup Penerimaan Pajak Rp 1.035,7 triliun serta Kepabeanan dan Cukai Rp 152,0 triliun.

Kemudian ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 271,0 triliun dan Penerimaan Hibah Rp 700 miliar.

Sementara itu, Belanja Negara mencapai Rp 1.656,0 triliun atau setara 43,1 persen dari target APBN 2026. Angka ini juga tumbuh 17,8 persen yoy dari tahun lalu.

Belanja Negara itu terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebanyak Rp 1.298,6 triliun yang meliputi Belanja Kementerian Lembaga (K/L) Rp 658,9 triliun dan Belanja non K/L 639,7 triliun.

Kemudian ada Transfer ke Daerah (TKD) sebanyak Rp 357,4 triliun.

Belanja Negara lebih tinggi ketimbang Penerimaan Negara, maka defisit APBN mencapai Rp 196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di semester pertama 2026.

Maka dengan kinerja APBN tersebut, keseimbangan primer mencatatkan surplus sebesar Rp 85,1 triliun. Kemudian di sisi pembiayaan anggaran realisasinya mencapai Rp 452 triliun atau 65,6% dari target APBN 2026.