Pasardana.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak memangkas kuota ekspor gas tahun ini.
Kata Bahlil, pemerintah menjamin kontrak ekspor gas yang sudah dimiliki pelaku usaha akan berjalan sebagaimana mestinya.
“Saya janji kepada bapak-ibu semua, 2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market atau pun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri,” ujar Bahlil di hadapan para pengusaha migas yang menghadiri IPA Convex, di Tangerang, Banten, Rabu (20/5).
Bahlil pun mengakui, jika di tahun 2025, sempat terjadi dinamika terkait pemenuhan kontrak ekspor gas.
Tahun lalu (2025), pasokan LNG dalam negeri mengalami defisit sebanyak 50 kargo.
Defisit LNG disebabkan oleh eskalasi permintaan domestik yang melebihi perencanaan pemerintah.
Di sisi lain, pengelola wilayah kerja (WK) gas bumi yang menghasilkan LNG terlanjur menjalin kontrak ekspor.
Kontrak ekspor LNG terlanjur dijalin sebab pada masa perencanaan pengembangan atau plan of development (POD) WK, pengelola WK harus memastikan kejelasan pasar untuk LNG.
Dan, ketika WK berada dalam fase POD, pasar dalam negeri belum bisa menyerap LNG yang dihasilkan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mendorong kedaulatan energi, salah satunya dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Bahlil pun meminta pengusaha tidak perlu khawatir lagi akan terjadi gangguan ekspor.
Bahlil mengaku sudah sudah menandatangani seluruh persetujuan ekspor gas tahun ini.
"Jadi nggak perlu ada kekhawatiran lagi, semuanya sudah saya setuju untuk ekspornya semua. Jadi semuanya sudah saya tanda tangan, nggak ada lagi (pemotongan ekspor). Biarlah kebutuhan dalam negeri kami putar otak,” janji Bahlil.
Sementara itu, pemerintah juga siap memberikan kepastian dalam hal pembeli gas jika memang kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) kesulitan untuk mendapatkan pembeli gas di luar negeri, namun tetap ingin mengembangkan potensi cadangan gasnya.
