Pasardana.id Pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)
subsidi di tengah eskalasi konflik Timur Tengah, demi menjaga daya beli
masyarakat dan menahan laju inflasi.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung mengatakan, meski tak ada
kenaikan harga BBM, kondisi fiskal dalam negeri masih tetap terkendali.
"Resepnya adalah kita harus jaga daya beli masyarakat. Jadi BBM tidak kita
naikkan," ujar Juda dalam keterangan tertulis di Jakarta, seperti dilansir
Antara , Rabu (8/4).
Dari penilaian Juda, kinerja ekonomi Indonesia hingga kuartal I-2026 masih
tetap solid dengan laju pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,4 persen hingga
6,0 persen.
Hal ini berkat dukungan dari konsumsi domestik yang terjaga, ekspor komoditas
seperti batu bara dan harga minyak kelapa sawit (CPO) yang menguat, serta
dorongan investasi.
Tak hanya itu, kinerja penerimaan pajak dan belanja negara juga menunjukkan
tren positif.
Bahkan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun tetap
terjaga di bawah ambang batas tiga persen.
"Karena belanja subsidinya naik, ini kita kelola supaya belanja yang lain
lebih efisien tapi tetap efektif untuk mendorong program-program prioritas.
Ada ruang-ruang untuk efisiensi. Inilah yang kita kelola sehingga overall
APBN kita masih bisa kita jaga di bawah tiga persen budget defisitnya,"
terang Juda.
Dirinya kembali menegaskan berbagai kebijakan fiskal yang diambil telah
melalui perhitungan matang, sebagai bagian dari sikap adaptif, koordinasi yang
kuat, serta komunikasi yang transparan dalam menghadapi ketidakpastian global.
"Apa yang kami sampaikan ini di fiskal ini adalah based on perhitungan-
perhitungan detail. Jadi ini memang sebuah masukan dan tentu saja komunikasi
harus terus kita lakukan dari hari ke hari," tukas dia.
