Pasardana.id - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) (IDX: BRIS) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan melalui penyaluran Pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) berbasis syariah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan “Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat” di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/5) yang dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, regulator, pemerintah daerah, dan pelaku industri perumahan.
Wakil Direktur Utama BSI, Bob Tyasika Ananta mengatakan, Pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) menjadi langkah strategis untuk membantu masyarakat memperoleh hunian pendukung usaha yang layak sekaligus menggerakkan sektor ekonomi produktif seperti pengembang, kontraktor, hingga UMKM bahan bangunan.
“BSI mendukung penuh inisiatif pemerintah dalam menghadirkan pembiayaan perumahan yang inklusif, terjangkau, dan berbasis syariah. Program ini bukan hanya membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Bob, seperti dilansir laman resmi Perseroan, Rabu (20/5).
Pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) yang diberikan kepada pelaku UMKM juga menawarkan margin yang terjangkau sebesar setara 6% efektif per tahun, sehingga dapat membantu pelaku usaha memperoleh akses modal kerja maupun investasi pembangunan dan pembelian rumah pendukung usaha dengan proses yang mudah dan aksesibel.
Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait turut mengapresiasi kinerja pembiayaan KPP BSI.
“BSI menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mendukung program 3 Juta Rumah. Penyaluran pembiayaan KPP yang terus meningkat dan bahkan mencetak rekor menjadi bukti nyata dukungan sektor perbankan syariah terhadap akses hunian yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat. Semoga sinergi ini terus berlanjut demi kebaikan rakyat,” ujar Maruarar.
Sejak diluncurkan pada Oktober 2025 hingga April 2026, BSI telah menyalurkan pembiayaan KPP sebesar Rp819 miliar kepada 2.385 nasabah.
Sementara khusus sepanjang tahun 2026 hingga April, realisasi penyaluran KPP mencapai Rp747 miliar kepada 2.190 nasabah atau sekitar 60% dari kuota pemerintah sebesar Rp1,25 triliun.
Penyaluran tersebut terdiri atas pembiayaan sisi demand sebesar Rp740 miliar dan sisi supply sebesar Rp7 miliar.
Khusus di wilayah Nusa Tenggara Barat, penyaluran pembiayaan KPP BSI mencapai Rp44 miliar kepada 110 nasabah atau sekitar 5,9% dari total penyaluran KPP BSI secara nasional.
Selain program KPP, BSI juga aktif mendukung berbagai program strategis pemerintah lainnya.
Hingga April 2026, BSI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp3,78 triliun kepada 25.785 nasabah, mendukung pembangunan dapur SPPG Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp198 miliar untuk 211 titik, serta mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penyaluran FLPP sebanyak 1.201 unit rumah sepanjang Januari hingga April 2026.
Hal ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam mendorong pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, pembangunan sektor perumahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari semangat BSI untuk terus Melayani Sepenuh Hati melalui layanan keuangan syariah yang inkusif, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat.
Secara korporasi, BSI juga mencatatkan pertumbuhan bisnis yang solid.
Hingga Kuartal I 2026, aset BSI mencapai Rp460 triliun atau tumbuh 14,78% secara tahunan, dengan laba bersih sebesar Rp2,2 triliun atau tumbuh 17,1% yoy.
Penyaluran pembiayaan mencapai Rp329 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp376,8 triliun.
Pencapaian ini menempatkan BSI dalam jajaran lima besar bank nasional berdasarkan aset dan profitabilitas.
“BSI berharap program pembiayaan perumahan ini dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Bob.
