Anggaran 7,2 Triliun Buat Bangun Kawasan Tambak Udang di NTT

Pasardana.id – Pemerintah lewat Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) akan membangun kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu mengatakan, kawasan tambak udang ini dibangun di atas luas lahan mencapai kurang dari 2.150 hektare.

Proyek tambang udang ini senilai Rp 7,2 triliun.

Adapun tujuan pembangunan kawasan tambak ini sebagai benchmark model budidaya udang modern yang terintegrasi hulu ke hilir serta ramah lingkungan.

Direncanakan, kawasan tambak udang terintegrasi ini dikembangkan dengan konsep Budidaya Udang Terpadu (ISF), mencakup pembangunan sarana hulu dan hilir mulai dari pengambilan air laut, tandon utama, kolam budidaya, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), fasilitas kawasan, penghijauan, hingga pengadaan peralatan dan mesin.

Sedangkan dana untuk pembangunan konstruksinya mencapai Rp 7,1 triliun.

"Pendanaannya cukup luar biasa, ini mencapai Rp 7,2 triliun dengan kebutuhan di dalamnya ada untuk manajemen konstruksi dan kemudian untuk konstruksinya," ujar Haeru dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (1/4).

Kata Haeru, sumber dana pembangunan kawasan tambak udang ini berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 6,1 triliun dan rupiah murni pendamping (RMP) mencapai Rp 1,1 triliun.

Ia menjelaskan, menerangkan kalau pinjaman luar negeri tersebut melalui skema kredit swasta asing (KSA).

"Ini pinjamannya pinjaman luar negeri. Kita pakai KSA, kredit swasta asing. Ini memang skema-skema yang kami dapatkan dari Kementerian Keuangan," tambah Haeru.

Menurut Haeru, keberhasilan proyek tersebut bergantung pada sinergitas ketiga pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga investor.

Pemerintah pusat, dalam hal ini KKP, bertanggung jawab untuk membangun kawasan budidaya secara fisik, mulai dari sistem intake hingga outtake, serta menyiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM).

Sementara, Pemda memastikan lahan yang digunakan tidak bermasalah dan juga penyiapan SDM lokal.

Lalu, untuk sektor swasta berpeluang memenuhi kebutuhan dari sisi hulu hingga hilir.

"Kami mengajak sektor swasta atau private company untuk bisa mengisi di sektor hulu maupun di sektor hilirnya," ujar Haeru.

Di sisi hulu, pihak swasta berpeluang memenuhi kebutuhan bibit udang, penyediaan pakan.

Sementara dari sisi hilir, pabrik es, investor dapat masuk ke bidang pengolahan, pabrik es, serta cold storage.

Demi menarik minat investor, Haeru memastikan berbagai kemudahan dan fasilitas lewat koordinasi lintas kementerian/lembaga.

Haeru memastikan pemerintah akan mendampingi jika ditemui kendala.

Karena itu, meski dalam kontrak awal pembangunan dijadwalkan selama 3 tahun, Haeru menegaskan, adanya instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto agar proyek ini dipercepat.

Saat ini, progres pembangunannya baru terbentuk petakan-petakan kolam tambak udang.

"Tetapi Pak Presiden minta kepada Pak Menteri ini untuk dilakukan percepatan-percepatan. Kami sedang push menjadi 2 tahun. Doakan mudah-mudahan kami bisa mengawal ini dengan baik,"imbuhnya.