Pasardana.id - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui SMESCO
Indonesia bersama Du Anyam menyusun peta jalan ekonomi Lontar berkelanjutan
bagi pelaku UMKM khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sinergi tersebut dilakukan dalam rangka memetakan tata kelola lontar sebagai
komoditas dan sumber ekonomi rakyat yang strategis di Provinsi NTT.
Penyusunan peta jalan dilakukan dengan mengadopsi masukan dan mempertemukan
stakeholder dari berbagai bidang.
Direktur Utama Smesco Indonesia, Wientor Rah Mada mengatakan, lontar merupakan
simbol kekuatan ekonomi terbarukan yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.
Terdapat lebih dari 15 produk turunan lontar yang bernilai ekonomi, dimana 27
persen dari total nilai ekonomi tersebut dihasilkan oleh perempuan di Nusa
Tenggara Timur.
Meningkatnya permintaan pasar baik lokal, nasional, dan global akan produk
turunan lontar menuntut upaya serius secara multipihak guna menjaga
keberlanjutan produksinya di NTT. Selain itu, pengembangan sektor ini dapat
menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa
Tenggara Timur, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi, ujar Wientor Rah
Mada, seperti dilansir dari siaran pers, Selasa (25/6/2024).
Berdasarkan penelitian terakhir, data persebaran pohon lontar di Nusa Tenggara
Timur berkisar 5.000.000 pohon yang tumbuh alami di 22 kabupaten, dimana 80
persen di antaranya adalah pohon yang berusia lebih dari 10 tahun atau sudah
memiliki nilai tambah ekonomi.
Produk utama lontar adalah nira yang didapat dari sadapan bunga, yang bisa
diminum langsung atau diolah menjadi gula.
Hasil produksi nira lontar tercatat setiap petani menyadap rata-rata 25
pohon/hari selama masa penyadapan.
Hasil rata-rata produksi nira lontar 3,5 liter/pohon/hari, maka demikian
jumlah nira yang dihasilkan setiap hari sekitar 87,5 liter yang dapat dijual
langsung untuk kebutuhan konsumsi atau kebutuhan industri bioetanol.
Daun lontar digunakan untuk bahan kerajinan, misalnya keranjang, sikat, ember,
topi, dan kesehatan.
Sementara batangnya, merupakan kayu yang keras dan kuat, baik untuk konstruksi
bangunan dan jembatan.
Berdasarkan banyaknya produk lontar yang mempunyai keuntungan kompetitif,
lontar dinilai sangat berguna oleh penduduk setempat sebagai peluang untuk
meningkatkan pendapatan.
Untuk mewujudkan ekosistem ekonomi kerakyatan di NTT tersebut, Smesco
Indonesia akan menyelenggarakan Forum Group Discussion Outlook Ekonomi Lontar
NTT 2024 hasil kolaborasi strategis antara Kementerian Koperasi dan UMKM,
SMESCO Indonesia, Du Anyam, Pemerintah Provinsi NTT, Dekranasda, Institusi
Keuangan BUMN dan swasta, akademisi, pelaku sektor industi serta mitra
logistik dalam mendukung pemenuhan pasar ekspor produk turunan lontar, ujar
Wientor Rah Mada.
Hal itu sejalan dengan arahan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki untuk
bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak agar mengandalkan model
bisnis agregasi dalam mengembangkan sektor kriya dalam mengakselerasi ekspor
produk-produk dimaksud.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyampaikan, model bisnis agregasi
bukan hanya dapat menciptakan ekonomi baru, namun juga untuk mengembangkan dan
menjaga warisan budaya Indonesia.
Lebih lanjut Wientor menambahkan, FGD Outlook Ekonomi Lontar 2024 akan
diselenggarakan pada 27 Juni 2024 di Kupang.
Diskusi dalam pertemuan tersebut untuk merumuskan tindakan aplikatif terkait
skema kemitraan solutif pengadaan bahan baku lontar, program inkubasi UMKM
bahan baku lontar, riset dan teknologi, kemitraan pembiayaan dan logistik,
serta pemutakhiran database kegiatan ekonomi produktif UMKM yang memanfaatkan
komoditas lontar sebagai bahan baku.
Sementara itu, Co Founder , Chief of Community & Partnership Officer Du
Anyam, Hanna Keraf mengatakan, potensi pasar ekspor sangat besar terutama
untuk produk-produk yang terbuat dari serat alam yang mayoritas diproduksi
oleh negara-negara di Asia.
Di tahun 2025, pendapatan komunitas dampingan di NTT diperkirakan meningkat 2
kali lipat dari pendapatan periode 2023-2024.
Besaran (potensi) tersebut untuk perempuan penganyam, penyedia bahan baku, dan
vendor transportasi. Namun salah satu kendala terbesar berkaitan bahan baku,
data dan riset pengembangan/budidaya lontar, rantai pasok, dan ekosistem
produksi yang belum teroptimalisasi. Inilah yang ingin kita tackle solusinya
di FGD ini, ujar Hanna Keraf.
Diharapkan, pelaksanaan rapat lintas sektor dan FGD akan menjadi jembatan
komunikasi beberapa pihak termasuk pemerintah dari desa, kecamatan hingga
kabupaten, BI NTT, Kadin NTT, SMESCO Indonesia, Koalisi Ekonomi Membumi, serta
offtaker, dalam hal ini, Du Anyam dan komunitas yang mereka dampingi.
