Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pengunduran diri
Ketua Dewan Komisioner OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan
Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK), dan Deputi Komisioner Pengawas
Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa
Karbon OJK (DKTK).
Melansir siaran pers OJK, Jumat (30/1) disebutkan, bahwa Ketua Dewan
Komisioner OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan
Bursa Karbon OJK (KE PMDK), dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi
Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK)
telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.
Pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih
lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU
P2SK), tulis Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK -
M. Ismail Riyadi.
Di kesempatan tersebut, Mahendra Siregar menyatakan, bahwa pengunduran dirinya
bersama KE PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung
terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.
OJK menegaskan, bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi
pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta
menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional.
Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua
Dewan Komisioner, KE PMDK dan DKTK untuk sementara waktu akan dijalankan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku guna
memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada
masyarakat serta pelaku industri jasa keuangan.
OJK berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri
jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi,
serta akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan, sebut M. Ismail Riyadi.
