Pasardana.id - Sebagai negara maritim dengan sumber daya alam melimpah,
terutama kelautan, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim
dunia.
Potensi tersebut tentu saja perlu terus dikembangkan secara bijaksana dengan
kebijakan yang matang.
Oleh sebab itulah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan
regulasi baru untuk mempermudah layanan perizinan usaha di sektor perikanan,
terutama di bidang pengolahan dan pemasaran.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP)
KKP, Tornanda Syaifullah mengatakan, regulasi tersebut berupa Rancangan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kegiatan Usaha
dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
Regulasi itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan menteri ini merupakan kepastian hukum pelaksanaan perizinan berusaha
di lapangan untuk mendapatkan perizinan berusaha hingga pemenuhan
kewajibannya, termasuk Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI), Sertifikat
Kelayakan Pengolahan (SKP), hingga HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points), kata Tornanda, seperti dikutip pada Rabu (17/9).
Selanjutnya, dalam peraturan ini nantinya akan disebutkan secara detail
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sub sektor pengolahan,
pemasaran dan jasa pasca panen.
Peraturan terkait perizinan berusaha ini bukan saja melindungi, tapi juga
mensejahterakan serta mencerdaskan masyarakat kelautan dan perikanan.
Diketahui, KBLI merupakan pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi di
Indonesia yang menghasilkan produk/output berdasarkan lapangan usahanya.
Sementara itu, disampaikan Sekretaris Ditjen PDSPKP KKP, Machmud, bahwa
layanan perizinan terkait pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil
perikanan berada di KKP.
"Petugas kami siap memberikan pelayanan prima dalam penyelenggaraan perizinan
tersebut," ujar Machmud.
Sebagai informasi, sebelumnya, KKP telah menggelar Konsultasi Publik Rancangan
Permen KP tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa dalam
Penyelenggaraan PB Berbasis Risiko Sektor KP - Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Kelautan dan Perikanan secara hybrid pada Selasa (09/9).
