Pasardana.id Pemerintah berenecana akan melakukan impor bahan bakar minyak
(BBM) dari Amerika Serikat (AS).
Meski begitu, rencana ini masih dalam proses pembahasan lintas kementerian.
Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso mengatakan, bahwa pihaknya sudah
menyampaikan surat kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terkait
rencana impor tersebut.
Ya sekarang masih progres terus ya, kan itu nanti sesuai PP Nomor 29 Tahun
2021, itu kan masuk lartas (larangan dan/atau pembatasan) ya. Pengenaan lartas
itu kan harus dirapatkan atau dikurasi oleh Kemenko Perekonomian. Jadi kami
sudah komunikasi dan sudah menyampaikan surat juga ke Kemenko Perekonomian,"
kata Budi di Jakarta, Senin (15/9).
Seperti dilansir Antara , Mendag menyampaikan, Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 29 Tahun 2021 ini mengatur tentang penyelenggaraan perdagangan, termasuk
ekspor dan impor.
Untuk impor BBM masuk kategori lartas.
Artinya, meskipun impor bisa dilakukan, mekanismenya harus diatur ketat serta
mendapat persetujuan lintas kementerian/lembaga.
Seperti diketahui, rencana impor BBM ini digagas Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) untuk mengatasi kelangkaan bensin di sejumlah stasiun
pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell dan bp (British
Petroleum) yang terjadi sejak Agustus 2025.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa impor tersebut
juga bertujuan memenuhi komitmen neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika
Serikat.
Ia pun menyebut perusahaan migas AS seperti ExxonMobil dan Chevron sebagai
opsi pemasok.
Disampaikan Yuliot, diperkirakan kalau Indonesia perlu mengimpor bahan bakar
minyak (BBM) sebesar 1,4 juta kiloliter (KL), berdasarkan data sementara yang
dikumpulkan.
Volume tersebut, kata Yuliot, diperoleh dari akumulasi peralihan masyarakat
yang sebelumnya menggunakan BBM bersubsidi (Pertalite) menuju BBM nonsubsidi.
Karena itu, Kementerian ESDM meminta kepada masing-masing badan usaha,
termasuk Pertamina, untuk merinci berapa kebutuhan impor BBM mereka hingga
akhir tahun.
Sebab, untuk memberi perizinan impor, Kementerian ESDM harus memiliki data
kebutuhan dari masing-masing badan usaha.
Seperti diketahui, kelangkaan BBM di SPBU swasta telah berlangsung sejak
Agustus 2025.
Sedangkan dari Kementerian ESDM menyatakan pengelola SPBU swasta tidak
mendapatkan kuota impor BBM tambahan.
Maka, untuk memenuhi kebutuhan BBM-nya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membelinya dari Pertamina.
Oleh karena, pengelola SPBU swasta diminta untuk mengumpulkan data volume yang
dibutuhkan dan spesifikasi BBM masing-masing kepada Kementerian ESDM untuk
diolah sebelum diberikan kepada Pertamina.
Data tersebut akan menjadi dasar bagi Pertamina untuk melakukan pengadaan.
Apabila Pertamina dapat memenuhi kebutuhan SPBU swasta tanpa menambah impor,
maka Indonesia tidak perlu mengimpor BBM lagi.
Sebaliknya, apabila Pertamina merasa perlu melakukan impor tambahan untuk
memenuhi kebutuhan SPBU swasta, maka impor memungkinkan untuk dilakukan oleh
Pertamina.
