Pasardana.id - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae,
menegaskan komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat peran Bank
Pembangunan Daerah (BPD) sebagai pilar penting pembangunan ekonomi nasional di
daerah baik sebagai lembaga intermediasi maupun penggerak ekonomi wilayah.
Hal ini disampaikan Dian pada Diskusi Perkembangan dan Tantangan Roadmap
Penguatan BPD Tahun 2024-2027 yang diadakan oleh Asosiasi Perbankan Daerah
(ASBANDA) di Yogyakarta, Kamis (21/8) lalu.
OJK mendorong BPD terus melakukan transformasi untuk menghadapi persaingan di
bidang perbankan yang semakin mengedepankan teknologi informasi, sebut Dian,
seperti dilansir dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8).
Dalam forum ini, 27 BPD yang melayani 38 provinsi di Indonesia hadir untuk
membahas mengenai strategi transformasi dan pengembangan BPD untuk terus
menjadi bank yang resilien, sehat, serta mengedepankan perlindungan terhadap
nasabah.
Menurut Dian, kinerja BPD menunjukkan capaian yang solid dengan rata-rata
pertumbuhan aset sebesar 7,29 persen.
Dari sisi kredit, BPD tumbuh 6,82 persen, yang mendekati capaian bank umum.
Sementara itu, untuk DPK, BPD mampu mencatat pertumbuhan 7,30 persen yang
menunjukkan daya tarik masyarakat terhadap BPD sebagai lembaga keuangan
kepercayaan di daerah.
BPD juga tetap mampu menjaga kualitas kredit dan level permodalan yang
memadai.
Meskipun terdapat beberapa keterbatasan struktural, kinerja intermediasi dan
daya tahan BPD masih terjaga dengan baik.
Meski menghadapi keterbatasan struktural, BPD terbukti mampu menjaga kinerja
intermediasi dan ketahanan perbankan dengan baik. Peran strategis BPD sebagai
mitra pemerintah daerah menjadikannya lokomotif pembangunan dan inklusi
keuangan di seluruh pelosok negeri, ujar Dian.
Selanjutnya disampaikan, OJK juga mendorong sinergi antar-BPD melalui
pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB).
Pelaksanaan KUB ini diharapkan dapat memperkuat resiliensi BPD dan
meningkatkan daya saing melalui sinergi yang baik antara induk dengan anggota
KUB.
Dengan jaringan yang begitu dekat dengan masyarakat, BPD memiliki potensi
untuk memperkuat struktur perekonomian daerah, sekaligus menopang daya saing
nasional.
Penguatan peran BPD di daerah juga diharapkan dapat terlaksana dalam bentuk
konsolidasi BPR yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah/Kota dibawah BPD.
Sinergi antara BPD dan BPR yang dimiliki oleh BPD diharapkan dapat
meningkatkan kontribusi perbankan terhadap penyaluran kredit untuk level mikro
dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola di BPR.
Transformasi BPD bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan dukungan
Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, BPD diharapkan mampu mewujudkan
dirinya sebagai Regional Champion melalui sinergi, kolaborasi, dan berinovasi
demi memperkuat perekonomian daerah sekaligus menopang daya saing nasional,
kata Dian.
Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin dinamis, BPD dituntut untuk
mampu menghadapi beragam tantangan dan peluang di era global dan digital.
Hal ini menjadikan transformasi BPD semakin penting untuk meningkatkan daya
saing BPD dan menjadikannya tetap eksis di tengah persaingan industri
perbankan yang ketat.
Melalui arah kebijakan yang disempurnakan dalam Roadmap Penguatan BPD 2024
2027 yang telah diluncurkan pada 14 Oktober 2024 yang lalu, diharapkan
transformasi BPD berjalan terarah dan berkelanjutan melalui empat pilar utama:
1.Penguatan struktur dan keunggulan BPD mencakup konsolidasi, permodalan, tata
kelola, manajemen risiko, SDM, efisiensi, dan inovasi produk.
2.Akselerasi transformasi digital dengan pemanfaatan teknologi informasi
secara optimal dan peningkatan ketahanan digital.
3.Penguatan peran terhadap perekonomian daerah dan nasional melalui sinergi
dengan pemerintah daerah, penguatan perbankan syariah, dukungan pada UMKM,
serta edukasi dan inklusi keuangan.
4.Penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan BPD agar lebih cepat,
terintegrasi, dan mendukung daya saing industri perbankan daerah.
Selanjutnya, untuk mendukung transformasi digital dalam sektor perbankan.
Dalam kesempatan ini Dian juga menekankan pentingnya perhatian khusus dari
Pemegang Saham dan Pengurus BPD untuk melakukan investasi terhadap
infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi terutama dalam aspek
keamanan dan ketahanan siber.
OJK melalui Panduan Digital Resilience telah menyediakan kerangka yang dapat
digunakan bank untuk meningkatkan aspek keamanan siber dan daya tahan bisnis
secara menyeluruh, agar bank mampu tetap beroperasi, beradaptasi, dan bertahan
menghadapi disrupsi maupun perubahan mendadak dalam dunia usaha.
OJK juga telah menerbitkan Panduan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial (AI)
Perbankan Indonesia untuk memastikan pemanfaatan AI berjalan secara
bertanggung jawab, aman, transparan, serta mendukung keberlanjutan industri
keuangan.
