Pasardana.id Demi merealisasikan Program Percepatan Peningkatan Produksi
Susu dan Daging Nasional (P2SDN), Pemerintah membuka opsi beberapa negara baru
untuk impor sapi perah.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian
Kementan, Agung Suganda dalam keterangannya pada Selasa, (15/7) mengatakan,
tak hanya dari Australia, kalau saat ini pemerintah sudah bisa mengimpor sapi
perah dari negara baru lainnya.
Sekarang kita sudah mampu memasukkan sapi perah dari Selandia Baru, Meksiko,
Amerika Serikat, dan terakhir dari Brazil," ucap Agung.
Dia bilang, Brazil sendiri sudah ditetapkan di bulan Mei kemarin sebagai
negara yang mempunyai area bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) tanpa
vaksinasi.
"Tentu ini menjadi kesempatan kita lantaran jika hanya mengandalkan satu
negara tentu sangat terbatas," ujarnya lagi.
Sebelumnya Kementerian Pertanian memastikan impor indukan sapi hidup dilakukan
melalui skema investasi mandiri oleh pelaku usaha sehingga tidak membebani
APBN, guna mendukung penguatan ketahanan pangan serta industrialisasi sektor
peternakan nasional.
Langkah ini memperluas kesempatan tumbuhnya pelaku usaha lokal, terutama
peternak rakyat dan koperasi.
Pemerintah sendiri tengah mengakselerasi Program Percepatan Peningkatan
Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN) yang menjadi mandat Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 2029.
Salah satu upaya nyata yaitu mendatangkan 1 juta ekor sapi perah dan 1 juta
ekor sapi pedaging dalam lima tahun ke depan.
Bukan sekadar impor, tapi bagian dari investasi terintegrasi.
Sementara itu, Kementan sudah mengantongi komitmen dari 196 pelaku usaha sapi
perah dan 84 pelaku usaha sapi pedaging, baik PMDN (penanaman modal dalam
negeri) maupun PMA (penanaman modal asing).
Kebijakan impor indukan sapi bukanlah pengganti produksi lokal, melainkan
akselerator untuk percepatan kemandirian pangan nasional karena sebagian besar
sapi yang diimpor dalam kondisi bunting dan siap meningkatkan populasi.
Sebagai dukungan nyata, pemerintah memberikan insentif fiskal seperti tax
allowance dan investment allowance serta dukungan nonfiskal berupa
penyediaan lahan, asistensi teknis, dan pengawalan proses perizinan kepada
para investor peternakan.
