Pasardana.id - Hingga saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah
mencabut izin usaha 7 (tujuh) Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis
Teknologi Informasi (LPBBTI)/Pindar (pinjaman daring).
Demikian diungkapkan Agusman selaku Kepala Ekesekutif Pengawas Lembaga
Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (04/6).
Pencabutan izin usaha ini dilakukan dikarenakan pengembalian izin usaha dari
Penyelenggara ataupun pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang
berlaku, jelasnya.
Sementara itu, sehubungan dengan pencabutan moratorium terkait pendirian
Fintech baru, dijelaskan Agusman, bahwa kesiapan infrastruktur dan kondisi
industri LPBBTI sebagai prakondisi dibukanya moratorium LPBBTI, terus
dilakukan pendalaman.
Hal ini dilakukan untuk mendukung penguatan dan pengembangan industri Pindar,
khususnya dalam mendorong pembiayaan sektor-sektor produktif serta memperkuat
permodalan melalui peningkatan ekuitas dari Penyelenggara Pindar eksisting,
jelas dia.
Adapun per April 2025, data OJK mencatat, _outstandin g _pembiayaan
LPBBTI/Pindar tumbuh 29,01% yoy (Maret 2025: 28,72% yoy), dengan nominal
sebesar Rp80,94 triliun.
Melihat tren pembiayaan tersebut, industri Pindar diproyeksikan akan terus
tumbuh positif sesuai Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI tahun
2023-2028, tandas Agusman.
