Ada Perang Dagang Imbas Kebijakan Tarif Trump, BI Minta ASEAN Kompak Terhadap Sistem Perdagangan Yang Terbuka

Pasardana.id - Perkembangan kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat menjadi perhatian bagi seluruh negara, tak terkecuali Indonesia.

Pasalnya, kebijakan tarif tersebut sudah pasti memberikan dampak terhadap perekonomian kawasan.

Karena itu, Indonesia dan negara ASEAN terus memperkuat kerjasama dalam bidang ekonomi.

Hal ini agar perekonomian ASEAN semakin kuat dengan adanya gejolak ekonomi global yang semakin tidak stabil.

"Untuk itu, ASEAN terus memantau kondisi ini secara cermat dan siap merespons bila diperlukan. Dalam situasi ini, para Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN menegaskan komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan," kata Gubernur Indonesia (BI), Perry Warjiyo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (14/4).

Menurut Perry, keterbukaan ekonomi dan keterkaitan negara ASEAN dalam rantai pasok perdagangan global penting untuk dilakukan.

Selain itu, demi mendukung perekonomian global yang lebih tangguh dan berkelanjutan, pihaknya (BI) siap untuk bekerja sama secara konstruktif dengan seluruh mitra dalam mencari solusi seimbang dan berwawasan kedepan.

"ASEAN juga menegaskan komitmen dan sinergi untuk memperkuat ketahanan keuangan serta mempercepat integrasi keuangan kawasan guna mendukung peningkatan perdagangan dan investasi intra-ASEAN," tegasnya.

Selain itu, pertemuan telah menyepakati Joint Statement yang sejalan dengan tema Keketuaan Malaysia pada ASEAN 2025, yaitu "Inclusivity and Sustainability" dengan tiga agenda utama (Priority Economic Deliverables) di jalur keuangan dan bank sentral. 

Salah satunya mendorong akses pembiayaan untuk transisi iklim yang tangguh dan berkeadilan di kawasan ASEAN, mempercepat pertumbuhan pasar modal ASEAN yang lebih berkelanjutan, terhubung, dan inklusif.

Serta mendorong konektivitas pembayaran instan yang inklusif di kawasan ASEAN. 

Pertemuan juga menyambut inisiasi Project Revive untuk reformasi tata kelola, struktur pertemuan dan proses kerja sama jalur keuangan ASEAN guna meningkatkan efektivitas kelembagaan dalam rangka implementasi ASEAN Strategic Plan2026–2030 menuju ASEAN Community Vision (ACV) 2045.

Sebagai informasi, pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN ke-12 (ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting) menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama negara-negara ASEAN dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin meningkat. 

Dalam pertemuan AFMGM ke-12 tersebut yang diselenggarakan pada 10 April 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, membahas upaya untuk mendorong stabilitas, inkusivitas dan ketahanan ekonomi serta integrasi.

AFMGM merupakan pertemuan tahunan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk membahas perkembangan ekonomi global dan regional, tantangan-tantangan kebijakan yang dihadapi di kawasan, serta inisiatif kerjasama ekonomi dan keuangan. 

Adapun pertemuan tersebut dipimpin oleh Menteri Keuangan II Malaysia, H.E. Amir Hamzah Azizan dan Gubernur Bank Negara Malaysia, H.E. Abdul Rasheed Ghaffour. 

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati.

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh negara anggota ASEAN serta Timor-Leste sebagai observer.

AFMGM ke-12 ini juga menjadi wadah dialog bersama ASEAN Business Advisory Council, EU-ASEAN Business Council, dan US.

ASEAN Business Council sebagai bentuk kemitraan strategis antara ASEAN dengan sektor swasta.

Dalam kaitan ini, para pelaku usaha di kawasan didorong untuk aktif dalam mendukung pembiayaan transisi, adopsi teknologi, serta pengembangan konektivitas pembayaran lintas batas.