Pasardana.id - Laporan Macro Poverty Outlook yang dirilis World Bank atau
Bank Dunia pada April 2025, menyebutkan, bahwa 60,3 persen masyarakat
Indonesia masih dalam kategori miskin.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar
Widyasanti pun mengajak semua pihak menanggapinya dengan bijak.
Karena menurut dia, laporan itu menggunakan standar internasional yang tidak
serta-merta berlaku di semua negara.
Dia mengatakan, standar garis kemiskinan yang digunakan oleh Bank Dunia
sebesar 6,85 dolar Amerika Serikat per kapita per hari didasarkan pada
purchasing power parity (PPP) atau paritas daya beli tahun 2017.
Standar tersebut juga untuk kategori negara berpendapatan menengah ke atas.
Sebagai informasi, yang digunakan standar oleh Bank Dunia dan memperoleh data
60,3 persen itu adalah dengan standar upper-middle class , ujar Amalia di
Jakarta, dikutip Kamis (1/5).
Ia pun menambahkan, masing-masing negara memiliki standar yang diukur sesuai
dengan keunikan maupun karakteristik dari negara tersebut.
Indonesia juga menggunakan garis kemiskinan nasional yang disesuaikan dengan
kondisi masing-masing provinsi.
Sehingga waktu kita menghitung angka kemiskinan, basisnya bukan national
poverty line , tapi angka kemiskinan di masing-masing provinsi yang kemudian
kita agregasi jadi angka nasional, ucapnya.
Menurut Amalia, standar hidup antardaerah sangat bervariasi.
Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan perhitungan kemiskinan secara
lokal.
Dengan demikian, kita bisa menunjukkan, standar hidup di provinsi DKI tidak
akan sama dengan standar hidup misalnya di Papua Selatan. Provinsi DKI dan
Papua Selatan memiliki garis kemiskinan yang berbeda, kata Amalia.
Karena itu, Amalia kembali mengajak semua pihak untuk memahami konteks laporan
Bank Dunia secara bijak.
Mari kita lebih bijak memaknai dan memahami angka kemiskinan Bank Dunia karena
itu bukanlah sesuatu keharusan kita menerapkan, itu hanya referensi saja,
tukasnya.
