Aspaki Lihat Kebijakan Tarif Trump Bisa Buka Peluang Baru Buat Industri

Pasardana.id - Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) optimistis Indonesia bisa mengambil keuntungan dari kebijakan tarif dagang dari Pemerintah Amerika Serikat.

Namun hal tersebut, tetap harus dilihat dari beberapa pertimbangan yang ada.

Sekretaris Jenderal Aspaki, Erwin Hermanto, dalam keterangannya, Senin (07/4), menilai bahwa kebijakan penerapan tarif impor secara sepihak ini dapat membuka peluang baru bagi industri.

Pertama, posisi Indonesia masih lebih baik dibanding negara eksportir Asia lain, seperti Vietnam dan Tiongkok.

Vietnam dikenakan tarif timbal balik sebesar 46 persen, sementara Tiongkok sebesar 54 persen (34 persen tarif baru dan 20 persen tarif lama).

"Selama ini Indonesia banyak sekali kehilangan peluang investasi asing karena lebih memilih Vietnam dibandingkan Indonesia. Kebijakan tarif baru ini bisa membuat Indonesia lebih menarik bagi investor asing, terutama yang ingin menghindari tarif impor tinggi ke AS dari negara asal mereka," ujar dia.

Karena itu, dirinya berharap pemerintah dapat terus fokus mendorong pengembangan industri hulu, meningkatkan efisiensi pekerja, dan mendorong iklim usaha yang kondusif supaya industri Indonesia bisa lebih kompetitif lagi dalam bersaing mengambil kesempatan baru ini.

Yang kedua, kebijakan tarif impor AS berpotensi menciptakan inflasi dan memperlambat tumbuh kembangnya ekonomi domestik AS.

Hal ini akan mengurangi minat terhadap AS sebagai tujuan investasi dan menciptakan instabilitas nilai tukar mata uang dolar.

"Dan ini tentu saja akan membuka peluang untuk aliansi ekonomi baru dan perjanjian perdagangan baru di mana Indonesia bisa punya peran dan keuntungan yang lebih baik," ucapnya.

Maka dari itu, pihaknya berharap, pemerintah dapat menyikapi kebijakan bea masuk impor (BMI) AS secara objektif dengan solusi perdagangan yang saling menguntungkan dan tetap fokus dalam koridor kebijakan tarif.

Sebab, dasar dari kebijakan BMI yang diambil oleh Amerika Serikat adalah ketidakseimbangan neraca perdagangan.

Karena itu, pemerintah diharapkan dapat segera mencari titik temu perdagangan dengan AS atau merespons dengan kebijakan tarif yang terukur tanpa mengorbankan kemandirian dan kedaulatan industri dalam negeri.

"Indonesia dengan 280 juta penduduk serta potensi ekonominya yang sangat besar, kami berharap pemerintah dapat melindungi pasar domestik sehingga bisa menjadi aset masa depan bangsa," sebut Erwin.

Dirinya pun bercerita, bahwa Indonesia pernah mengalami pahitnya kesulitan alat kesehatan selama masa pandemi covid-19.

Dimana sejak pandemi covid-19 dan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, industri alat kesehatan berkembang empat kali lipat dan belanja barang impor di e-katalog turun dari 92 persen menjadi 52 persen.

"Semua pencapaian ini adalah bukti nyata dari efektivitas program P3DN dan komitmen pemerintah dalam penyerapan produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi. Oleh karena itu, kami meminta agar kebijakan P3DN yang memprioritaskan produk ber-TKDN tetap dipertahankan bahkan tidak dilonggarkan dalam menghadapi kebijakan BMI AS," pinta Erwin.

Kembali ditambahkan Erwin, kebijakan TKDN sudah terbukti sangat efektif dalam mengurangi ketergantungan terhadap produk alat kesehatan impor dan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) dalam perekonomian.

Komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan TKDN memberikan jaminan kepastian investasi sehingga menarik banyak investasi baru baik dari dalam maupun luar negeri untuk membangun industri di Indonesia yang menciptakan banyak lapangan kerja baru.

Oleh karena itu, Aspaki berharap, pemerintah dapat menyikapi kebijakan BMI AS dengan kebijakan tarif yang bisa membantu menyeimbangkan neraca perdagangan tanpa harus mengorbankan kebijakan Non Tariff Measure (NTM) atau Non Tariff Barrier (NTB), seperti kebijakan TKDN, SNI, sertifikasi halal, dan lain-lain sehingga mempermudah masuknya produk-produk impor dari negara lain tanpa batas.

"Pemerintah harus tegas dan berpihak kepada industri dalam negeri. Kebijakan TKDN harus dipertahankan sebagai landasan untuk membangun industri dalam negeri yang mandiri, berdaulat dan berkelanjutan, terutama alat kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar bangsa kita," tandasnya.