Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan
dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek dalam rangka menindaklanjuti peralihan
tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan dari Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 312 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan.
POJK ini memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan dan pengembangan
produk, pelaku, dan penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Keuangan
dengan aset yang mendasari berupa efek yang telah memperoleh izin dari
Bappebti yang kemudian pengaturan dan pengawasannya dilakukan oleh OJK, tulis
Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail
Riyadi dalam keterangan resmi Senin (10/3).
Selanjutnya disampaikan, substansi pengaturan yang diatur dalam POJK ini
antara lain mengenai:
1.Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan dengan aset yang
mendasari berupa efek;
2.Produk, pelaku dan penyelenggaraan infrastruktur pasar Derivatif Keuangan
dengan aset yang mendasari berupa efek;
3.Pengawasan serta penegakan hukum bagi pelaku dan penyelenggara infrastruktur
Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek;
4.Peralihan produk, pelaku dan penyelenggara infrastruktur Derivatif Keuangan
dengan aset yang mendasari berupa efek.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal beralihnya
tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan dari Bappebti kepada OJK,
yaitu 10 Januari 2025. OJK akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi
terhadap implementasi POJK ini untuk memastikan peraturan ini berjalan efektif
dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak, tandasnya.
