Pasardana.id - Manajemen pengembang kawasan Pantai Indah Kosambi (PIK) 2
menegaskan, bahwa pihaknya tidak terlibat dalam pembangunan pagar laut di
perairan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Pagar laut yang terbuat dari bambu ini, kini telah membentang lebih dari 30
kilometer (awalnya hanya 7 kilometer) dan telah disegel oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) karena melanggar sejumlah peraturan.
KKP menilai pemagaran tersebut melanggar aturan, karena tidak memiliki izin
yang sah dan berpotensi merusak ekosistem pesisir serta merugikan nelayan.
Sementara itu, perwakilan manajemen PIK 2, Toni, mengklaim pembangunan pagar
laut tersebut tidak ada hubungannya dengan kliennya.
Toni menambahkan, pengembangan kawasan PIK 2 saat ini masih berlangsung, dan
mencakup wilayah pesisir utara Tangerang hingga Kecamatan Kronjo.
Karena itu, menurut dia, bahwa tudingan pembangunan pagar bambu yang
dituduhkan kepada pihak PIK 2 tidak benar.
"Itu tidak ada kaitan dengan kita," kata Toni di Tangerang, Banten pada
Minggu, (12/1) seperti dilansir Antara.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan, bahwa ada perbedaan antara kawasan Proyek
Strategis Nasional (PSN) dan kawasan komersil PIK 2.
Ada empat hal yang perlu saya sampaikan untuk meresume-kan semua berita yang
ada. Pertama, PSN dan PIK 2 itu adalah dua hal yang berbeda. PIK 2 sendiri
adalah proyek yang berorientasi pada real estate dan sudah berjalan sejak
2009, ujarnya.
Toni menerangkan, pengembangan kawasan PIK 2 dimulai pada tahun 2009, jauh
sebelum PSN ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2024.
Dengan penetapan PSN seluas 1.800 hektare, kawasan PIK 2 dan PSN menjadi dua
entitas yang terpisah, meskipun keduanya terintegrasi mulai Maret 2024
mendatang.
Toni pun menekankan, bahwa investasi untuk pengembangan PSN PIK 2, yang
terletak di pesisir utara Tangerang, sepenuhnya berasal dari pihak swasta,
yakni PT Agung Sedayu Grup, dengan nilai investasi mencapai Rp39,7 triliun.
Bahwa investasi kami di PSN PIK 2 ini Rp 39,7 triliun, itu murni dari kami.
Tidak ada satu pun dana APBN yang masuk dalam proyek PSN PIK 2 ini, tegas
Toni.
Karena itu, dia mengatakan, tim hukum manajemen PIK 2 akan mengambil tindakan
terhadap isu yang berkembang terkait pagar laut yang dibangun untuk
kepentingan proyek ini.
Namun, Toni tidak merinci tindakan apa yang akan diambil oleh PIK 2.
"Nanti selanjutnya oleh kuasa hukum yang akan menyampaikan untuk tindak
lanjut," tukas dia.
