Pasardana.id - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
baru-baru ini mengeluarkan peraturan baru yang semakin memperketat regulasi di
sektor aset kripto di Indonesia.
Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di
Bursa Berjangka.
Salah satu poin penting dari peraturan ini adalah batas waktu bagi Calon
Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) untuk memenuhi persyaratan dan mendapatkan
izin sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang sah, yakni paling lambat
pada tanggal 16 Oktober 2024.
Kepala Bappebti, Kasan, menegaskan pentingnya penerapan peraturan ini untuk
memastikan bahwa seluruh pelaku usaha di industri kripto di Indonesia
beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Saat ini, terdapat 2 perusahaan yang sudah mendapatkan izin PFAK dan 13 CPFAK
yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) sedang berproses
mendapatkan persetujuan menjadi PFAK.
"Peraturan ini bukan hanya untuk melindungi investor, tetapi juga untuk
menciptakan ekosistem perdagangan kripto yang sehat dan berkelanjutan di
Indonesia. Kami memberikan waktu yang cukup bagi para calon pedagang untuk
memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Setelah 16 Oktober 2024, tidak ada
toleransi bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban ini," ujar Kasan seperti
dilansir dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8).
Menurut Perba 8 Tahun 2024, CPFAK yang telah memiliki tanda daftar diwajibkan
untuk mengajukan permohonan persetujuan sebagai PFAK kepada Bappebti paling
lambat satu bulan setelah Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka
mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.
Jika CPFAK tidak memenuhi syarat atau gagal mendapatkan persetujuan hingga
batas waktu yang telah ditetapkan, maka tanda daftar mereka akan dibatalkan
dan tidak berlaku lagi.
Adapun langkah tegas Bappebti ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak,
termasuk dari Wakil Ketua Umum Asosiasi Blockchain & Pedagang Aset Kripto
Indonesia (Aspakrindo-ABI), Yudhono Rawis.
Menurutnya, peraturan baru ini akan membantu menyaring pemain yang serius dan
berkomitmen untuk mematuhi regulasi, sehingga menciptakan pasar yang lebih
stabil dan aman bagi semua pihak.
"Kami mendukung penuh langkah Bappebti ini karena dapat meningkatkan
kredibilitas industri kripto di Indonesia. Ini juga memberikan kepastian bagi
investor bahwa mereka bertransaksi di pasar yang diawasi dengan baik dan
sesuai dengan peraturan yang berlaku," jelas Yudho.
Lebih lanjut, Yudho menekankan, bahwa keberadaan peraturan yang jelas dan
tegas sangat penting dalam mendorong pertumbuhan industri kripto yang sehat.
Menurutnya, regulasi yang ketat ini tidak hanya melindungi investor dari
potensi risiko yang mungkin timbul akibat praktik yang tidak bertanggung
jawab, tetapi juga mendorong inovasi di sektor kripto.
"Dengan adanya standar yang tinggi, hanya pemain yang memiliki visi jangka
panjang dan komitmen kuat terhadap transparansi serta kepatuhan yang akan
bertahan di industri ini. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan daya saing
industri kripto Indonesia di kancah global," tambahnya.
Yudho yang juga merupakan CEO Tokocrypto ini menyoroti pentingnya kerja sama
antara regulator dan pelaku industri dalam memastikan bahwa peraturan ini
dapat diimplementasikan dengan efektif.
"Asosiasi siap menjadi mitra strategis bagi Bappebti dalam memberikan edukasi
dan dukungan kepada para anggotanya agar dapat memenuhi persyaratan yang
ditetapkan. Kami percaya bahwa dengan adanya sinergi antara regulator dan
industri, kita dapat membangun ekosistem kripto yang lebih kuat dan
berkelanjutan," tuturnya.
Dalam pandangannya, kepatuhan terhadap regulasi adalah kunci utama untuk
menciptakan kepercayaan publik terhadap industri kripto.
Yudho berharap, bahwa dengan diterapkannya Perba 8 Tahun 2024 ini, akan
semakin banyak pelaku usaha kripto yang mengambil langkah proaktif untuk
mematuhi peraturan dan menjaga integritas industri.
"Ke depan, kami optimis bahwa Indonesia dapat menjadi salah satu pemain utama
dalam industri kripto global, dengan didukung oleh regulasi yang kuat dan
industri yang solid," tutupnya.
Dengan diberlakukannya peraturan ini, diharapkan seluruh pelaku usaha di
industri kripto dapat segera menyesuaikan diri dan mematuhi ketentuan yang
telah ditetapkan.
Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri kripto di
Indonesia, yang semakin berkembang pesat.
Kasan menambahkan, bahwa Bappebti akan terus memantau dan memberikan arahan
kepada para pelaku usaha untuk memastikan implementasi peraturan ini berjalan
dengan baik.
