AHY Ingin Berikan Kepastian Hukum Tanah Untuk Investor di IKN

Foto : istimewa

Pasardana.id - Sejumlah upaya dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menyukseskan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Salah satunya, dengan mempermudah urusan pengadaan tanah di ibu kota baru tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat mengunjungi IKN, Kalimantan Timur, Rabu (28/2) kemarin, menyebutkan kalau pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dan stakeholder, termasuk Otorita IKN.

Bahkan, kementerian yang baru dipimpinnya ini melalui kantor wilayah di Kalimantan Timur terus memberikan dukungan penuh terkait pengadaan tanah di IKN.

"Saya sendiri mendapatkan laporan dari Pak Wakil Menteri (Wamen) dan juga jajaran Direktur Jenderal apa yang telah dikerjakan dan meyakinkan Kanwil ATR/BPN di tingkat Kaltim juga memberikan support penuh," kata AHY.

Lebih lanjut AHY menyampaikan keinginannya untuk memberikan kepastian hukum tanah yang dapat dikembangkan untuk usaha.

Hal ini sebagai langkah untuk menarik investor yang masuk ke IKN, baik dalam negeri maupun luar negeri.

"Itulah mengapa, kita punya peran yang penting dengan lahan yang clean and clear, bisa dikatakan demikian. Kita berharap para investor juga punya keyakinan kepastian hukum atas tanah yang bisa digunakan untuk usaha yang dikembangkan komersil dan juga bisnis," jelasnya.

Selain menarik minat investor, AHY juga menilai, dengan kepastian hukum ini dapat menumbuhkan geliat ekonomi di IKN.

Dia pun menegaskan, pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tapi juga investasi.

AHY juga menyebutkan, terkait 9 rencana detail tata ruang (RDTR) ini telah diselesaikan.

Persoalan pengadaan tanah di IKN, AHY mengatakan, progresnya telah mencapai 80%.

Saat ini, ada total paket pengadaan tanah sebanyak 21 paket. Dengan rincian, 10 paket sudah terselesaikan, dua di antaranya masih dalam proses pembayaran.

"Sedangkan 11 itu masih tersisa, tapi sudah 80% sudah tuntas juga. Masih ada memang 20% yang perlu dikawal dengan baik. Harapannya, 100 hari kerja Menteri ATR yang baru ini bisa kita tuntaskan dan mudah-mudahan itu semua bisa mendukung secara penuh pengembangan kawasan," tukasnya.