Titah Prabowo Buat Bulog Ambil Alih Distribusi Minyakita

Pasardana.id - Presiden Prabowo Subianto telah memberi instruksi khusus kepada Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga dan juga ketersediaan Minyakita di seluruh Indonesia.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Inflasi yang digelar Senin, (9/12), Kepala Negara menugaskan Bulog untuk mengambil alih distribusi minyak goreng rakyat itu guna memastikan harga tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu Rp15.700 per liter.

Adapun instruksi tersebut bertujuan agar Bulog, sebagai BUMN di sektor pangan, dapat lebih efektif mengontrol distribusi dan suplai Minyakita.

"Arahannya, beliau menyampaikan secara tegas, Minyakita dibantu oleh BUMN bidang Pangan, khususnya Bulog. Supaya bisa didistribusikan dan kita bisa kontrol sesuai dengan harga yang ditetapkan Rp15.700 (per liter)," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi kepada awak media di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Senin (9/12).

Lebih lanjut, Arief menyatakan, ditunjuknya Bulog untuk mendistribusikan MinyaKita di antaranya karena saat ini lembaga yang memiliki gudang di seluruh Indonesia hanya Bulog.

Arief bilang, jumlah gudang Bulog mencapai 1.593 gudang.

“Sekarang kami siapkan secepatnya supaya minyak goreng itu terdistribusi lewat Bulog. Tingkat kecepatan mendistribusikan itu menjadi penting,” ujar dia.

Untuk itu, dirinya menekankan, kalau distribusi Minyakita harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil seperti Papua Tengah dan Papua Pegunungan, yang sering menghadapi tantangan distribusi.

"Pokoknya tadi perintahnya (Presiden Prabowo), Minyakita kita urusin sama-sama, supaya harga dikonsumenya Rp15.700 (per liter), suplai-suplai sampai, utamanya Indonesia di bagian timur. Tadi salah satu fokusnya adalah Papua Tengah ya, Papua Pegunungan dan lain-lain, karena disitu yang perlu intervensi dari kita semua," ucap Arief.

Tak hanya memperkuat peran Bulog, Arief juga mendorong pemerintah daerah untuk memiliki cadangan pangan sendiri, terutama untuk wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3TP).

"Cadangan pangan pemerintah pusat melalui Bulog sudah ada, tetapi cadangan pangan di tingkat daerah juga penting, terutama untuk daerah-daerah remote. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua," tandas Arief.