Pasardana.id - Bantuan sosial (bansos) disebutkan sebagai salah satu
program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati saat
konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa,
(30/1) kemarin.
Bendahara Negara ini bilang, bansos merupakan instrumen dalam APBN, yang telah
dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebagai instrumen
negara.
Adapun mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya
pengentasan kemiskinan ekstrem.
"Jadi, eksekutor untuk program seperti PKH dan Kartu Sembako itu melalui
Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan dalam bentuk beras eksekutornya itu
adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas)," tegas Sri Mulyani.
Dijelaskan, bahwa bansos termasuk dalam program perlindungan sosial
(perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta
keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta
bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.
Selain itu, juga untuk subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR),
hingga bantuan pangan.
Sedangkan nilai anggaran perlinsos ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan
(Kemenkeu).
Untuk pagu anggaran perlinsos pada 2023 yaitu sebesar Rp476 triliun, kemudian
naik sebesar Rp20,5 triliun menjadi Rp493,5 triliun pada 2024.
"Kenaikan itu dibahas oleh pemerintah bersama DPR dan ditetapkan dalam UU.
Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN dan sumber dan
penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR," jelas Sri Mulyani.
APBN, terang Sri Mulyani, akan terus digunakan sebagai shock absorber untuk
melindungi masyarakat, baik dari risiko perlambatan ekonomi global maupun
situasi ekonomi domestik.
Dan bansos menjadi salah satu intervensi APBN dalam upaya menjaga daya beli
masyarakat di tengah volatilitas harga pangan bergejolak.
Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan intervensi APBN dalam mengendalikan harga
pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos.
"Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat
sebesar Rp104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp114,3 triliun pada tahun ini,"
ujar dia.
