Pasardana.id - Para terduga pelaku kejahatan sektor keuangan kini dapat
menyelesaikan perkaranya dengan cukup menganti rugi yang diderita korban.
Hal itu tertuang dalam Pasal 6 Nomor 16/2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana
di Sektor Jasa Keuangan (POJK Penyidikan) yang merupakan penyesuaian dari POJK
22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
Dalam keterangan resmi OJK, Kamis (24/2023) dijelaskan, penyidik OJK berwenang
untuk menentukan dilakukan atau tidak dilakukannya Penyelidikan terhadap
dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang dilakukan sebelum dimulainya
Penyidikan.
Selain itu, dalam melaksanakan Penyidikan, OJK berkoordinasi dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Bahkan, pada tahap Penyelidikan, pihak yang diduga melakukan Tindak Pidana di
Sektor Jasa Keuangan juga dapat mengajukan permohonan kepada OJK untuk
penyelesaian pelanggaran atas Peraturan Perundang-Undangan di sektor jasa
keuangan.
Klausul tersebut tercantum pada Pasal 6 Ayat (2) yang berbunnyi; Dalam hal
Penyidik Otoritas Jasa Keuangan menentukan dilakukan Penyelidikan terhadap
dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Penyelidikan dilakukan sebelum
dimulainya Penyidikan.
Dijelaskan, pelaku harus mengajukan permohonan kepada OJK dengan memuat: nilai
kerugian yang ditimbulkan dan dasar perhitungannya; jumlah korban yang
dirugikan dan keterangan lain terkait korban; bentuk penyelesaian kerugian dan
jangka waktu penyelesaian.
Namun terdapat klausul jika kerugian tidak diselesaikan, OJK berwenang
melanjutkan ke tahap Penyidikan; dan upaya perbaikan proses bisnis dan tata
kelola.
Sedangkan untuk tindak lanjut hasil penyidikan, pada Pasal 21, Penyidik OJK
sesuai kewenangannya menyampaikan hasil Penyidikan kepada Jaksa untuk
dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
