Bos Bulog Sebut Pemerintah Masih Punya Utang Rp2,6 Triliun

Pasardana.id - Perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan, Perum Bulog bersama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Senin (3/4) kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menyebutkan, bahwa pemerintah masih memiliki utang kepada pihaknya sebesar Rp2,6 triliun.

Utang tersebut belum dibayar sejak 2020.

"(Utang pemerintah) Rp2,6 triliun. Ini dari yang lalu, penyaluran yang lama. Utang yang belum dibayar dari mulai 2020. Sebagian sudah terbayar," kata Buwas, sapaan akrabnya.

Sementara utang Bulog ke bank-bank Himbara sebesar Rp7 triliun.

Utang itu terkait dengan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).

"Hitungan persisnya saya tidak tahu ya, karena ini masing pengadaan-pengadaan (beras) ini utang ya. Kemarin Rp7 triliun," kata Buwas.

Utang Bulog itu juga menjadi sorotan oleh Ketua Komisi IV DPR, Sudin di tengah rencana impor beras.

Ia mengingatkan, jangan sampai Bulog harus berutang lagi demi membiayai impor beras.

Maka dari itu, ia meminta agar anggaran beras impor segera diperjelas.

"Jadi nanti tolong kalau rapat sama Presiden, kalau ada Menteri Keuangan coba tanya uangnya sudah siap belum. Jangan nanti Bulog suruh nombokin dulu, belinya dengan uang pinjaman Bulog, yang mana Bulog ini, mohon maaf ini saya katakan, kalau bicara utang, utangnya sudah seleher," kata Sudin, dalam rapat dengan Bapanas dan Bulog.

Seperti diketahui, Bulog kembali mendapat penugasan dari Bapanas untuk mengimpor beras.

Tak tanggung-tanggung, beras yang akan diimpor mencapai 2 juta ton pada tahun ini.

Rencana impor beras tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Jokowi pada Jumat (24/3) lalu, yang tertuang dalam salinan surat.

Dalam surat itu, Bulog diperintahkan mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini di mana 500 ribu ton harus didatangkan secepatnya.