Pasardana.id - Ombudsman meminta pemerintah untuk memperluas penerima
manfaat dari program bantuan subsidi upah (BSU).
Tidak hanya untuk pekerja formal, tetapi juga pekerja informal atau pekerja
bukan penerima upah (BPU) dengan kriteria khusus yang ditetapkan.
Untuk bantuan subsidi upah, agar dilakukan pemutakhiran data penerima BSU
untuk menghindari kegagalan dalam penyaluran, dan perlu dipertimbangkan agar
BSU dapat juga diberikan kepada pekerja bukan penerima upah (BPU) dengan
kriteria yang ditetapkan, kata Kepala Pemeriksaan VI Ombudsman, Ahmad Sobirin
dalam konferensi pers secara hybrid, Kamis (8/9/2022).
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada pemerintah agar data penerima bantuan
langsung tunai (BLT) dilakukan verifikasi dan validasi menyeluruh, guna
menghindari atau meminimalisir data sasaran yang tidak sesuai kriteria.
Lebih lanjut Ahmad menyarankan, juga perlu pelibatan stakeholder seperti
pemerintah daerah untuk pemutakhiran data calon penerima bansos, dan perlu
dilakukan afirmasi bagi masyarakat dengan kategori berkebutuhan khusus dan
domisili di wilayah atau daerah jangkauan sulit (terluar, terpencil, terdalam,
dan sebagainya).
Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial tambahan sebesar
Rp 24,17 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak kenaikan
harga komoditas dan energi di tingkat global.
Ada tiga jenis bansos tambahan yang akan disalurkan pemerintah.
Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12,4
triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini
disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia.
Kedua, bantuan subsidi upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp 9,6 triliun.
Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ini,
diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing akan menerima
sebesar Rp 600.000.
Ketiga, pemerintah daerah (Pemda) diminta menyiapkan sebanyak 2% dari dana
transfer umum (DTU), yaitu DAU (dana alokasi umum) dan DBH (dana bagi hasil)
untuk subsidi di sektor transportasi.
Sementara itu, khusus untuk BSU, Kemenaker telah melakukan verifikasi data.
Dari hasil verifikasi tersebut, jumlah penerimanya berkurang dari 16 juta
menjadi 14,6 juta pekerja.
Calon penerima BSU ini populasinya sekitar 16,2 juta. Tetapi setelah kami
lakukan skrining , yang memenuhi persyaratan hanya 14,6 juta pekerja.
Sehingga angka ini yang kami usulkan ke Kementerian Keuangan dengan anggaran
Rp 8,78 triliun, di mana masing-masing pekerja mendapatkan Rp 600.000, kata
Sesditjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Surya Lukita Warman.
