Pasardana.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri
Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani untuk mengelola dan menggunakan anggaran
pendapatan belanja negara (APBN) secara hati-hati.
"Saya selalu sampaikan kepada Bu Menteri Keuangan. 'Bu, kalau punya uang kita
di APBN kita, dieman-eman (disayang-sayang). Dijaga, hati-hati
mengeluarkannya. Harus produktif, harus memunculkan return (pengembalian)
yang jelas," kata Presiden saat memberikan pengarahan dalam UOB Economic
Outlook 2023 yang disiarkan secara daring, Kamis (29/9).
Pesan kepada Sri Mulyani itu bukanlah tanpa alasan.
Saat ini, kata Presiden, perekonomian dunia mengalami kontraksi karena dipicu
krisis energi, pangan, hingga krisis di sektor keuangan.
"Karena kita tahu, sekali lagi, hampir semua negara tumbuh melemah,
terkontraksi ekonominya. Tiap hari yang kita dengar selalu krisis energi,
minyak, gas, hampir semua negara," ucapnya.
"Krisis finansial, pergerakan currency (mata uang), nilai tukar yang
melompat-lompat. Baru sehari-dua hari ini karena APBN di UK (Inggris) berimbas
semua pada semua negara," sambung Presiden.
Lebih lanjut Presiden Jokowi menyampaikan, para pengamat internasional
memprediksi kondisi tahun depan akan lebih gelap dibandingkan tahun ini.
"Tapi, kalau kita punya persiapan amunisi, ini akan berbeda, sehingga betul-
betul APBN kita, APBN yang berkelanjutan," kata dia.
Terkait mata uang, Presiden menyebutkan, nilai tukar mata uang Indonesia masih
baik jika dibandingkan negara lain. Meski saat ini sedang melemah di angka -7.
"Jepang -25, RRT (Republik Rakyat Tiongkok) -13, Filipina -15, dan lain-lain.
Ini yang harus kita syukuri dan kita memang masih perlu kerja keras dalam
jangka panjang," kata Presiden.
Selain itu, saat ini semua negara juga tengah menyelesaikan masalah inflasi
yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa.
Presiden Jokowi menilai, inflasi Indonesia masih cukup terkendali di angka 4,6
persen yang dinilainya masih lebih baik dibandingkan negara-negara lain.
Menurut dia, terkendalinya inflasi tersebut, antara lain disebabkan oleh
keharmonisan hubungan antara otoritas pemegang fiskal (Menteri Keuangan)
dengan bank sentral (Bank Indonesia) yang berjalan beriringan, rukun, dan
sinkron.
