Pasardana.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap, memang ada saling tukar data antarinstansi dalam proses pengawasan dan penegakan hukum dalam proses pengusutan kasus yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Saat ditemui awak media di Komplek Parlemen pada Rabu (3/6), Purbaya mengatakan, Kementerian yang dipimpinnya juga ikut berbagi dan bertukar data.
"Mungkin salah satu laporan juga dari kita asalnya kan. Bukan dari kita (kemenkeu) aja ya. BPKP memeriksa, Kejaksaan meriksa, Semuanya memeriksa, mengecek. Jadi kita tukar-tukar data lah kira-kira," ucap dia.
Lebih lanjut, kata Purbaya, dari segi keputusan pergantian Dadan, ini merupakan kewenangan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat yang bersangkutan.
"Itu keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau. Kita enggak ikut campur," ujar Purbaya.
Dan hasil evaluasinya, Menkeu mengatakan, bahwa Presiden Prabowo memerintahkan telah memutuskan untuk memangkas anggaran MBG,
Tahun ini, anggaran MBG senilai Rp 335 triliun, kemudian dipangkas menjadi Rp 268 triliun.
Sehingga nilai tersebut berpotensi berkurang seiring adanya penyesuaian pelaksanaan program.
"Yang jelas memang anggarannya sekarang berapa? Rp 260 triliun? Akan berkurang kan? Karena ada pemotongan hari dan segala macam. Jadi akan berkurang di bawah itu sedikit," ucap Purbaya.
Dan usai kasus tersebut mencuat, maka Kemenkeu akan melihat perkembangan lebih lanjut, termasuk menelusuri aspek penggunaan anggaran.
Untuk diketahui, sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan eks Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain Dadan, Kejagung juga menetapkan eks Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
