Pasardana.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
terus berupaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog) dan mendorong
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.
Hal itu sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024 dimana Pemerintah menargetkan peningkatan akses rumah layak
huni dari 56,75% menjadi 70% atau setara 11 juta rumah tangga.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR mendorong
masyarakat khususnya MBR untuk memiliki hunian layak.
Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR). Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup
para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan
nyaman," kata Menteri Basuki, seperti dilansir dari siaran pers, Senin
(1/8/2022).
Untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan MBR terhadap pembiayaan perumahan
yang layak huni, Kementerian PUPR terus memberikan fasilitas kemudahan dan
bantuan pembiayaan perumahan berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
(FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Subsidi
Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Pembiayaan Tapera.
Pada TA 2022 Kementerian PUPR mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp23 triliun
untuk 200.000 unit rumah dan BP2BT sebesar Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit
rumah.
Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, sampai 28 Juli 2022
Kementerian PUPR telah berhasil memfasilitasi masyarakat untuk memiliki rumah
melalui fasilitas KPR FLPP sebanyak 106.346 unit atau setara 53,2% dari target
dan BP2BT sebanyak 3.024 unit atau 13,4% dari target.
Dengan semangat dari para stakeholders untuk menyediakan rumah bagi
masyarakat, kami sangat optimis target tersebut dapat tercapai, ucap Herry
sebelumnya.
Terkait dengan ketersediaan lahan, Herry juga mengatakan, bahwa saat ini
pemerintah sedang mengupayakan penyediaan perumahan di kota- kota besar dan
dan metropolitan melalui skema hunian vertikal.
Dari sisi pembiayaan, diperlukan mekanisme kreatif yang dapat membantu MBR
untuk menjangkau perolehan sarusun.
Diantaranya adalah; skema sewa beli, pembiayaan kepemilikan bertahap
(staircasing ownership), KPBU, dan optimalisasi Dana FLPP.
Skema-skema tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu opsi pembiayaan untuk
memperbesar penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR di perkotaan,
tambah Herry.
Adapun, sektor properti merupakan salah satu leading sector dalam pemulihan
ekonomi nasional.
Multiplier effect dari sektor properti mendorong pertumbuhan sektor
konstruksi, material dan sektor lainnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung.
Untuk itu, di samping memberikan fasilitas pembiayaan bagi MBR, pemerintah
juga kembali mengeluarkan kebijakan relaksasi terhadap sektor perumahan berupa
Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 2022.
Kebijakan insentif PPN DTP 2022 diberikan sebesar 50% dari insentif PPN DTP
2021 yaitu 50% atas penjualan rumah paling tinggi Rp2 miliar serta 25% atas
penjualan rumah dengan harga di atas Rp2 miliar - 5 miliar, jelas Herry.
