Pasardana.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir
mengungkapkan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, Kementerian BUMN telah
melakukan operasi pasar minyak goreng di sejumlah daerah, seperti Lampung,
Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.
"Sudah kita lakukan operasi pasar satu harga Rp14.000 sebanyak 750.000 liter
per bulan, dari kebutuhan sembilan juta liter," katanya pada Rabu (2/2/2022).
Erick Thohir mengakui, secara keseluruhan BUMN hanya menguasai produksi
sebanyak empat persen dari total pasar, 56 persen dikelola swasta, sedangkan
40 persen oleh petani.
"Terkait dugaan kartel minyak (goreng), kami masih tunggu hasilnya. Kalau
kami, BUMN produksinya cuma empat persen saja," ucap Menteri BUMN itu.
Erick Thohir pun memastikan, pemerintah akan selalu melakukan intervensi
terhadap permasalahan yang membebankan masyarakat, termasuk persoalan kenaikan
harga minyak goreng beberapa waktu lalu.
"Pemerintah selalu hadir di tengah masyarakat, saya pastikan itu. Termasuk
keluhan pedagang bakso tadi soal kenaikan harga daging sapi serta minyak
goreng," katanya.
Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah skema bantuan pembiayaan bagi para
pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tetap berkembang
menjalankan usahanya di tengah pandemi COVID-19.
"Di Kementerian BUMN ada program PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar, di
kementerian-kementerian terkait lainnya juga sudah menyiapkan program
pemberdayaan pelaku UMKM agar terus berkembang dan semakin berdaya saing,"
kata Erick Thohir.
Terakhir, dirinya mengajak segenap lapisan masyarakat untuk bergotong royong
mengawasi serta mengatasi persoalan lonjakan harga minyak goreng yang sempat
terjadi beberapa waktu lalu di Indonesia.
"Kita harap gotong royong antara BUMN, pemerintah daerah, pusat, swasta,
menyelesaikan persoalan ini bersama. Tidak mungkin selesai kalau sendiri.
Seperti penanganan COVID, itu sama-sama, TNI-Polri, pusat, pemda, alim ulama,
tokoh masyarakat, DPR, DPRD, semua melakukan hal itu," pungkasnya.
