Blibli Tawarkan 17,7 Miliar Saham Demi Bayar Utang Rp5 Triliun Kepada BBCA dan BTPN

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli.com akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas sebanyak 17.771.205.900 saham bernominal Rp250 per lembar.

Mengutip keterangan resmi calon emiten wahana perdagangan digital itu yang diunggah pada laman e-IPO, Senin (17/8/2022) bahwa jumlah saham dilepas setara 15 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Untuk itu, perseroan melakukan penawaran awal dengan kisaran harga Rp410 hingga Rp460 per lembar mulai tanggal 17 - 24 Oktober 2022. Sehingga nilai IPO ini mencapai Rp7,286 triliun hingga Rp8,174 triliun.

Proses IPO akan berlanjut jika OJK menerbitkan pernyataan efektif pada tanggal 28 Oktober 2022.

Jika demikian, perseroan bersama penjamin pelaksana emisi efek BCA Sekuritas dan BRI Danareksa Sekuritas melakukan penawaran umum pada tanggal 1-3 November 2022.

Perseroan memberi kesempatan kepada karyawan dengan mengalokasijan  55 juta lembar saham atau 0,31 persen dari saham IPO dalam program Employee Stock Allocation (ESA).

Sedangkan bagi manajemen dan karyawan dialokasikan 3,656 miliar saham atau 2,99 persen dari modal ditempatkan disetor penuh melalui program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) yang dapat dilaksanakan tanggal 20 Desember 2024.

Rencananya, dana hasil IPO itu akan digunakan untuk membayar utang senilai Rp5 triliun.

Rincianya, pembayartan, senilai Rp2,75 triliun kepada PT Bank Central Asia Tbk (IDX: BBCA) pihak terafiliasi.

Lalu, membayar utang sebesar Rp2,75 triliun kepada PT Bank BTPN Tbk (IDX: BTPN) tidak terafiliasi.

Sedangkan perseroan akan mengambil porsi 57 persen dari total sisanya dan 43 persen untuk anak usaha GTNePT Global Tiket Network atau Tiket.com untuk mendukung kegiatan usaha utama, sepeti penjualan dan pemasaran, pengembangan produk, pembiayaan kegiatan operasional (termasuk biaya pemeliharaan atau beban operasional lainnya), dan penambahan fasilitas pendukung usaha Perseroan (termasuk diantaranya pembaruan teknologi).