Pasardana.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki
Hadimuljono menekankan pentingnya menjaga kualitas dan estetika infrastruktur
permukiman.
"Tahun 2022 ini, kualitas pekerjaan dan estetika harus menjadi prioritas utama
bagi kita semua, khususnya Ditjen Cipta Karya. Untuk itu saya mohon kepada
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) untuk terus meningkatkan
kompetensinya," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),
Basuki Hadimuljono, seperti dilansir dari siaran pers, Selasa (11/10/2022).
Hal tersebut telah disampaikan menteri Basuki Dalam Rapat Koordinasi (Rakor)
Percepatan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya
Tahun Anggaran (TA) 2022 dan Rencana Kegiatan TA 2023 di Auditorium
Kementerian PUPR, Senin (10/10/2022).
Rakor tersebut merupakan landasan untuk bekerja cepat dan tepat dalam
menyelesaikan pembangunan infrastruktur bidang permukiman Tahun 2022 pada sisa
waktu 3 bulan ini serta sekaligus mempersiapkan perencanaan program Tahun
2023.
Menteri Basuki dalam arahannya, menekankan khusus pada infrastruktur
permukiman yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya, untuk terus
mengedepankan kualitas dan nilai estetika sebagai unsur daya tarik
infrastruktur.
Hal itu telah diamanatkan juga oleh Presiden Joko Widodo untuk seluruh
infrastruktur yang dibangun.
Lebih lanjut, Menteri Basuki mengatakan tiga hal yang diperlukan dalam upaya
menjamin kualitas pekerjaan, yaitu penuhi kriteria kesiapan kegiatan
(readiness criteria) serta melakukan perencanaan yang berkualitas pada tahap
pra konstruksi.
Setelah itu pada masa kostruksi juga melakukan pengawasan yang ketat di
lapangan.
"Saya minta Kepala Balai, Kepala Satuan Kerja (Kasatker), Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) untuk mengawasi langsung kegiatan di lapangan, jangan
menyerahkan sepenuhnya ke kontraktor. Karena Kementerian PUPR bertanggungjawab
atas pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi, ini juga tanggung jawab
Direktur, Kasubdit (Kepala Subdirektorat), dan Kepala Seksi untuk mengecek
langsung kualitas infrastruktur," tegas Menteri Basuki.
Tercatat sebagaimana terekam dalam E-Monitoring Kementerian PUPR hingga 8
Oktober 2022, per pukul 08.00 WIB, realisasi penyerapan keuangan pekerjaan
infrastruktur Ditjen Cipta Karya sebesar Rp9,74 triliun atau sebesar 57,62%
dari total anggaran Rp16,91 triliun.
Sementara untuk pekerjaan fisik yang dilaksanakan seluruh Balai Prasarana
Permukiman Wilayah telah mencapai 53,68%.
Menteri Basuki menginstruksikan untuk pelaksanaan program TA 2023 harus sudah
dapat selesai dan berfungsi pada akhir 2023 atau paling lambat semester 1
tahun 2024. Termasuk juga lembaga pengelola infrastruktur yang akan beroperasi
sudah terbentuk.
"Saya juga meminta Kepala Balai harus peduli terhadap pekerjaan yang sudah
dikerjakan pada tahun sebelumnya. Saya tidak rela asset infrastruktur PUPR
ditelantarkan. Tugas Kabalai adalah bertanggungjawab pada infrastruktur tahun
sebelumnya, kerjakan infrastruktur tahun ini, dan membuat program pada tahun
mendatang," kata Menteri Basuki.
Lebih lanjut Menteri Basuki menambahkan, fokus pekerjaan infrastruktur
permukiman hingga tahun 2024 adalah penyelesaian infrastruktur yang sudah
terbangun, meliputi Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi atau
disingkat OPOR.
Adapun pembangunan infrastruktur baru hanya dapat dilaksanakan atas perintah
Presiden.
Semua infrastruktur yang sudah dibangun harus segera dioperasikan dan
dipelihara dengan baik," kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki juga menyampaikan Kementerian PUPR mendapat tugas khusus dari
Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden No 120 Tahun 2022 untuk
melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur yang terdiri dari 21 ruang
lingkup, di mana 12 di antaranya masuk dalam lingkup pekerjaan permukiman.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga mendorong peran aktif Komisi
Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG) dalam mengevaluasi dan pemantauan bangunan
gedung agar sesuai dengan standar keselamatan, kesehatan, kenyaman, dan
kemudahan.
Hal itu juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mengaudit seluruh
bangunan stadio Liga 1,2, dan 3 untuk menjamin keselamatan penonton.
Terakhir, Menteri Basuki juga mengingatkan kembali kepada seluruh Kepala Balai
agar memiliki integritas, berkarakter baik dan kuat, disiplin, dan
profesional.
"Pegang teguh prinsip 4 Big No, yakni No Bribery (suap), No Kickback
(imbalan), No Gift (hadiah), No Luxurious Lifestyle (tetaplah sederhana),"
ujar Menteri PUPR.
Menteri Basuki menegaskan kepada seluruh Insan Kementerian PUPR untuk tidak
ikut-ikutan berpolitik praktis melalui bentuk apapun dan bijak dalam
menggunakan akun media sosial. Tugas Insan Kementerian PUPR adalah membangun
infrastruktur untuk kemakmuran masyarakat.
Turut hadir dalam Rakor, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal
Fatah, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T Iskandar, Dirjen Cipta Karya
Diana Kusumastuti, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan
Lingkungan Endra S. Atmawidjaja serta seluruh Kepala Balai dan Kasatker BPPW
di seluruh Indonesia.
