Menaker Ida Akan Tindak Tegas Perusahaan Yang Melanggar Aturan Penempatan PMI

Foto : istimewa

Pasardana.id - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dengan tegas mengatakan, bahwa pihaknya (Kementerian Ketenagakerjaan) bakal menindak Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau setiap orang yang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural.

Hal tersebut disampaikan Menaker Ida saat menerima audiensi Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kantor Kemnaker Jakarta, Selasa (11/1/2021).

"Kami tak pernah ragu menjatuhi sanksi bagi P3MI yang melanggar. Kami tidak pernah ragu. Begitu menerima laporan, kami langsung merespons. Kami sudah banyak sekali memberikan sanksi administrasi kepada yang melanggar," ujarnya.

Disampaikan Menaker Ida, bahwa kementeriannya terus berupaya melakukan pencegahan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Upaya yang dilakukan dengan mendorong dan memberikan bantuan pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

Hal tersebut mengingat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan bahwa dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI, Pemerintah membentuk LTSA.

Selain itu, ada upaya lain yang dilakukan Kemenaker, antara lain; dengan melakukan kerja sama mulitipihak dalam program keamanan dan keadilan migrasi, melibatkan Organisasi Buruh Internasional (ILO), UN Women, dan beberapa LSM pemerhati PMI, seperti; SBMI, KSBSI, Solidaritas Perempuan, Sebay Lampung, Koalisi Perempuan Indonesia, Kalyanamitra, dan Women Crisis Center Mawar Balqis.

Menurut dia, dari kerja sama tersebut, berhasil mengintegrasikan layanan Migrant Worker Resource Centre (MRC) yang responsif gender ke dalam LTSA atau layanan pemerintah di Kabupaten Cirebon, Blitar, Tulungagung, dan Lampung Timur.  

"Inisiatif ini merupakan model percontohan pertama di Indonesia dan ASEAN untuk kerjasama multipihak dalam membangun layanan terpadu dan terkoordinasi yang responsif gender untuk peningkatan perlindungan perempuan PMI dan keluarganya sejak dari tingkat desa," tuturnya.

Upaya lainnya, lanjut Ida, dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non prosedural di 25 lokasi embarkasi/debarkasi/daerah asal PMI.

Keanggotaan Satgas ini mencakup Dinas Tenaga Kerja, BP2MI, Imigrasi, Kepolisian, Dukcapil, Kesehatan, Sosial, dan Perhubungan.