Dituding Ada Indikasi Korupsi, Begini Tanggapan Dirut Krakatau Steel

Foto : istimewa

Pasardana.id - Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel Persero Tbk (IDX: KRAS), Silmy Karim akhirnya buka suara menanggapi tudingan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir terkait adanya indikasi korupsi dan tumpukan utang hingga US$2 miliar.

Silmi mengatakan, tren meningkatnya utang dimulai di tahun 2011 sampai dengan 2018.

Jika diakumulasi, utang Krakatau Steel mencapai Rp 31 triliun, dimana disebabkan oleh beberapa hal.

Salah satunya adalah, pengeluaran investasi yang belum menghasilkan sesuai dengan rencana. Dan proyek itu adalah blast furnace yang diinisiasi pada 2008 lalu.

Sebagai informasi, manajemen baru Krakatau Steel telah berhasil melakukan restrukturisasi utang pada bulan Januari 2020 sehingga beban cicilan dan bunga menjadi lebih ringan guna memperbaiki kinerja keuangan.

"Proyek Blast Furnace diinisiasi pada tahun 2008 dan memasuki masa konstruksi pada tahun 2012, jauh sebelum saya bergabung di Krakatau Steel pada akhir tahun 2018. Manajemen saat ini sudah mendapatkan solusi agar fasilitas atau pabrik yang tadinya mangkrak bisa jadi produktif," kata Silmy dalam keterangannya, Selasa (28/9/2021).

Meski demikian, disampaikan Silmy, bahwa saat ini, Krakatau Steel sudah memiliki dua calon mitra strategis, bahkan satu calon sudah menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) dengan Krakatau Steel untuk menjalani proyek pada 2022 mendatang.

"Pengoperasian Blast Furnace nantinya akan menggunakan teknologi yang memaksimalkan bahan baku dalam negeri yaitu pasir besi. Penggunaan pasir besi ini akan menghemat biaya produksi dan menurunkan impor bahan baku dari luar negeri yaitu iron ore," terang Silmy.

Dirinya pun mengklaim, bahwa semua upaya yang dilakukan ini telah didukung dengan manajemen yang bebas korupsi di mana Krakatau Steel sudah menerapkan ISO 37001:2016 sejak bulan Agustus 2020 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan KKN karena merupakan standar internasional yang dapat digunakan semua yurisdiksi serta dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen yang sudah dimiliki Krakatau Steel saat ini.

"Kaitan adanya indikasi penyimpangan/korupsi di masa lalu tentu menjadi perhatian manajemen. Fokus saya ketika bergabung adalah mencarikan solusi dan melihat ke depan agar Krakatau Steel bisa selamat terlebih dahulu," ungkap Silmy.

"Satu demi satu masalah di Krakatau Steel sudah kami atasi, perusahaan yang lama tidak untung, pabrik yang tidak efisien, maupun proyek yang belum selesai, sudah banyak yang selesai, dan sisanya sudah didapatkan solusinya," sambungnya.

Sebelumnya, Erick Thohir mengindikasikan ada unsur korupsi di Krakatau Steel yang saat ini punya utang sebesar USD 2 Miliar.

Erick menyebutkan, salah satu penyebab utangnya karena ada investasi proyek Blast Pernish senilai USD 850 juta yang saat ini masih mangkrak.

"Pasti ada indikasi korupsi, kita akan kejar siapapun yang merugikan, karena ini bukan ingin menyalahkan tapi penegakan hukum proses yang salah harus kita perbaiki," pungkas Erick.